Morotai, beritadetik.id — Aktifis Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAR) Kabupaten Pulau Morotai dan pengurus Togamoloka menilai tahapan pilkades serentak di wilayah Pulau Morotai terburuk se-indonesia.
“Tahapan pendaftaran sampai dengan seleksi dan di lanjutkan sekolah calon kepala desa (SCKD) hingga saat ini pelaksanaan pilkades tidak jelas,”ucap Aswan Karie, Ketua Gemar Morotai kepada beritadetik.id, Selasa, (26/10/2021).
Aswan menilai, tahapan Pilkades oleh Panitia Kabupaten yang terlihat amburadul, tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dikuras pada rangkaian seleksi calon kepala desa serentak tersebut.
“Tahapan yang di buat oleh panitia juga saya menilai tidak memiliki dasar hukum, seperti sekolah Calon Kepala Desa (SCKD), ini karena tidak berkaitan dalam peraturan perundang-undangan,”ucapnya.
Ia meminta agar kerja-kerja panitia pilkades dievaluasi, mulai dari tahapan seleksi pertama mengunakan “pasing grade,” hingga Sekolah Calon Kepala Desa (SCKD) yang terkesan hanya menguras anggaran daerah.
“Bayangkan sudah dua kali kegiatan seleksi yang di buat berapa biaya yang sudah dihabiskan ?, lebih ironisnya lagi dari dua kali tahapan yang di buat hasilnya belum diumumkan, padahal sudah hampir 1 bulan lebih,”tuturnya.
Di sisi lain ketua Tobelo Galela Morotai Loloda Kao (TOGAMALOKA) Fijai Ali meminta agar proses seleksi pilkades tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik 2024 yang akan datang.
“Kami semua berharap pilkades serentak di Pulau Morotai bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Jangan coba-coba mengatur skenario yang nantinya cenderung mencederai nilai nilai demokrasi,”tegas Fijai.
Sembari mendesak Bupati Beny Laos agar secepatnya untuk menentukan jadwal pemilihan kepala desa di wilayah setempat.(ul/red).
Peliput : M. Bahrul Kurung
Editor : Ridho Arief
