Beritadetik.id – Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly secara resmi melaunching Aksi perubahan SI-NERGI yang digagas Hesty Nasir sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate.
Proper SI-NERGI ini merupakan implementasi Proyek Perubahan Peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan XVI BKPSDM Maluku tahun 2025.
Launching yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Ternate pada Selasa (4/11/2025).
Sang mentor, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly memberikan dukungan dituntut inovasi dan gagasan Hesty Nasir.
“Gagasan yang diperkenalkan Sekretaris Dinas BP2RD Hesty Nasir, dipastikan membantu adanya kebocoran PAD kedepan,” katanya, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan inovasi tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Ia menyoroti khusus transformasi retribusi digital karena berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal.
“Tidak ada lagi ruang untuk bekerja santai. Seluruh OPD harus menggali potensi pendapatan secara optimal, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Secara terpisah, Sekretaris BP2RD Ternate, Hesty Nasir menjelaskan Sistim Informasi Sinergitas Penertiban Retribusi (SI-NERGI) sebuah aplikasi pengawasan retribusi berbasis digital dalam pengawasan PAD sangat penting diterapkan di lingkup Pemerintahan Kota Ternate.
“Melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), akan terjalin Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas secara baik antar institusi pengelola pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” katanya,
Menurutnya, Retribusi daerah merupakan tulang punggung PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga wajib dikelola secara optimal melalui sistem digitalisasi meminimalisir guna penyalahgunaan wewenang oleh petugas penagih retribusi.
“Indikator utama kemandirian daerah adalah kemampuan mengelola PAD secara optimal, karena PAD yang kuat mencerminkan kapasitas fiskal yang sehat dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat,”jelasnya.
Ia menjelaskan, Transformasi digital ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga menyentuh delapan area perubahan reformasi birokrasi: mulai dari organisasi, tata laksana, regulasi, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, hingga perubahan mindset dan budaya kerja.
“Digitalisasi pengawasan pemungutan retribusi dan pelaporan pertanggungjawaban, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan keamanan data,” pungkasnya.(all/red).
