Beritadetik.id – Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor terus digencarkan oleh Samsat Pulau Morotai. Memasuki hari kedua, Samsat bersama pihak kepolisian menggelar operasi penertiban administrasi kendaraan bermotor di sejumlah jalur protokol Kota Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (22/4/2026).
Kepala Samsat Pulau Morotai, Wahyuni, menyampaikan bahwa operasi ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan administrasi, baik STNK, pajak, maupun kelengkapan plat nomor kendaraan.
“Rencananya operasi dilakukan selama empat hari, mulai dari hari Selasa kemarin. Ini baru hari kedua,” ujar Wahyuni saat ditemui awak media di lokasi kegiatan.
Dalam pantauan di lapangan, Wahyuni menyayangkan masih banyaknya kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, terutama kendaraan baru dari diler yang masih dalam status kredit. Ia menduga masih ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait masa berlaku STNK dan kewajiban pajak tahunan.
”Banyak yang kurang paham, mereka pikir masa berlaku STNK 5 tahun sudah termasuk dengan pajak. Padahal pajak itu harus dibayarkan setiap tahun,” jelasnya.
Wahyuni menekankan bahwa langkah ini penting untuk mendongkrak PAD Pulau Morotai. Berdasarkan data, kontribusi sektor pajak kendaraan cukup signifikan bagi kas daerah. Pada tahun 2025, realisasi PAD dari Samsat mencapai Rp5,2 miliar, dengan perolehan Rp2,2 miliar pada akhir tahun. Sementara untuk triwulan pertama, tercatat sudah masuk sebesar Rp1,1 miliar.
“Di triwulan satu ini kita masih di angka 500-an (juta), kalau di triwulan dua kita harapkan bisa capai 40 persen,” harapnya.
Menanggapi isu adanya pihak yang mencoba melakukan pembayaran pajak di luar jalur resmi, Wahyuni menegaskan bahwa Samsat Pulau Morotai tidak menerima pembayaran di luar kantor. Pihaknya berkomitmen untuk menutup celah bagi oknum yang mencoba bermain.
”Kalau pun memang ada yang bayar di luar (kantor), itu masalah mereka. Karena kami punya pelayanan hanya di kantor, supaya tidak ada oknum yang bermain,” tegas Wahyuni.
Ke depan, Wahyuni berencana memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan operasi serupa. Selain itu, koordinasi dengan pihak Jasa Raharja tetap dijaga guna memastikan masyarakat memahami pentingnya asuransi kecelakaan, meskipun dalam operasi kali ini pihak Jasa Raharja belum dapat hadir langsung di lapangan. (*)
