Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara pada Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen krusial tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, didampingi oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
Langkah ini merupakan pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan, setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada 31 Maret.
Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan bahwa setelah penyerahan dokumen ini, tim audit BPK akan segera bergerak untuk melakukan audit lapangan.
“Setelah penyerahan ini, sesuai mekanisme, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci di Pemkab Pulau Morotai dalam waktu dekat,” ujar Umar Ali.
Pemkab Morotai menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi untuk kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika tercapai, ini akan menjadi torehan prestasi kesembilan kalinya bagi kabupaten berjuluk Bumi Moro tersebut secara berturut-turut.
Umar Ali menekankan bahwa optimisme ini didukung oleh komitmen kuat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
Beberapa langkah strategis yang telah diambil antara lain:
Tindak Lanjut Rekomendasi: Melakukan pembenahan intensif berdasarkan temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
Penguatan Internal: Memperkuat sistem pengawasan internal dan transparansi pelaporan.
Dukungan Administrasi: Mendorong seluruh OPD untuk maksimal dalam menyiapkan dokumen pendukung secara akurat.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang diharapkan BPK,” tambah Umar.
Dengan penyerahan tepat waktu ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menegaskan upayanya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Konsistensi dalam mempertahankan opini WTP diharapkan menjadi bukti nyata profesionalisme birokrasi Morotai di tingkat nasional secara berkelanjutan.
**
