Beritadetik.id – Tim teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) BPJN Maluku Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Halmahera Utara turun langsung ke lapangan pada Kamis (22/1/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk melakukan survei kondisi jalan dan jembatan di ruas Ngajam-Apulea, Kecamatan Loloda Utara.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti usulan strategis Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua.
Fokus utama survei meliputi penanganan akses jalan serta rencana pembangunan empat jembatan vital di wilayah tersebut, yakni Jembatan Ake Worimoi, Ake Doitia, Ake Puru, dan Ake Asmiro.
PPK Perencanaan Satker P2JN BPJN Maluku Utara, Bahri Sangaji, menjelaskan bahwa survei ini sangat krusial untuk memetakan kondisi riil di lapangan sebelum tahap konstruksi dimulai.
“Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting jalan dan jembatan secara mendalam, serta menentukan rencana detail penanganan. Kami harus memastikan berapa panjang bentang yang diperlukan, melihat kondisi aliran sungai, hingga memantau jika ada perubahan kontur tanah akibat dampak bencana,” ujar Bahri.
Ia menambahkan bahwa seluruh hasil data lapangan ini akan segera dirangkum menjadi laporan teknis untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
“Kami akan melaporkan hasil ini ke pusat dan menunggu instruksi lebih lanjut terkait langkah eksekusinya,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PUTR Halmahera Utara, Williams Jesajas, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk percepatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Bupati. Survei tersebut menjadi dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk ruas Ngajam-Apulea.
”Survei ini adalah bagian dari persiapan matang agar penanganan ruas jalan dan keempat jembatan tersebut tepat sasaran,” kata Williams.
Meskipun jadwal pasti dimulainya pengerjaan fisik belum ditentukan, Williams memberikan kabar positif terkait dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, sinyal hijau sudah terlihat dari jajaran kementerian terkait.
“Sudah ada disposisi dari Menteri dan Dirjen mengenai usulan ini. Namun, untuk jadwal pasti pelaksanaan proyek, kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut,” pungkasnya.(mik/red)
