Beritadetik.id – Puluhan motoris speedboat rute Jailolo-Ternate dan Ternate-Jailolo dikabarkan mogok berlayar sejak Rabu (23/7/2025).
Aksi mogok ini berlangsung hingga ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terkait penyesuaian tarif speedboat.
Ketua Asosiasi Speedboat Jailolo, Lon Abdul Gafur, ketika dikonfirmasi awak media membenarkan. Lon mengatakan, penghentian layanan tersebut menyusul ketidakjelasan kebijakan tarif dan ancaman pencabutan izin oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos.
“Pernyataan tersebut membuat anggota asosiasi merasa tertekan dan khawatir untuk tetap beroperasi,” ujar Abdul Gafur, Rabu (23/7/2025).
Lon menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan internal pada Selasa kemarin, guna mencari solusi bersama para pemilik speedboat.
Dalam pertemuan itu, kata Lon, muncul usulan agar operasional tetap berjalan dengan skema tarif Rp100.000 untuk 16 penumpang, guna menutupi biaya operasional, terutama bahan bakar.
Namun, sambung Lon, kekhawatiran meningkat ketika pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari aparat keamanan yang menyampaikan pesan dari Kapolres agar motoris meningkatkan pelayanan dan tidak membuat kegaduhan di lapangan.
“Ini membuat pihak motoris semakin takut, karena jika tetap menggunakan tarif lama (Rp75.000), mereka akan merugi. Tapi jika menaikkan tarif, justru berpotensi melanggar aturan,” jelasnya.
Lon menambahkan bahwa, persoalan tarif ini sudah berulang kali dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku Utara. Bahkan, menurutnya, pada Februari lalu telah dilakukan rapat antara asosiasi, Dishub, dan anggota DPRD Provinsi di Kantor Gubernur. Namun, hingga kini belum ada solusi konkret.
“Rapat terakhir pada 4 Februari lalu malah diskors dan tidak pernah dilanjutkan. Kami sudah terlalu sering koordinasi, tapi tak kunjung ada hasil,” tegasnya.
Sebagai bentuk protes dan upaya meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi, Asosiasi Speedboat Jailolo memutuskan untuk memboikot sementara seluruh aktivitas pelayaran mulai hari ini. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah tegas dan berpihak terhadap keberlangsungan usaha transportasi laut.
“Harapan kami, Ibu Gubernur segera membuka ruang dialog langsung dengan kami. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keberlanjutan ekonomi para motoris speedboat dan pelayanan masyarakat,” tutup Lon.(pte/red).
