Beritadetik.id – Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai untuk segera memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Morotai. Anggaran ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kepentingan rakyat dan cenderung memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Desakan ini muncul setelah publik menyoroti alokasi anggaran untuk kegiatan luar daerah para anggota DPRD Morotai yang dinilai tidak sebanding dengan hasil yang dibawa pulang. Banyak perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun minim laporan yang transparan. Bahkan, nyaris tidak ada rekomendasi kebijakan yang mendorong perbaikan layanan publik atau pembangunan daerah Morotai yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
“Kami menilai perjalanan dinas DPRD Morotai saat ini lebih banyak bersifat formalitas dan cenderung menguras APBD tanpa hasil nyata,” ujar Risaldi, Dosen Fisip Unipas, kepada awak media Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan, jika perjalanan dinas tidak ada nilai strategis yang kembali ke masyarakat, maka anggaran seperti ini lebih baik dipangkas dan dialihkan ke sektor prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi petani dan nelayan.
Bupati Pulau Morotai diminta untuk mengambil sikap tegas dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan pro-rakyat. Hal ini mengingat kondisi fiskal daerah yang belum stabil dan tingginya beban belanja rutin pemerintah daerah, yang menuntut kebijakan anggaran yang selektif dan berbasis output kinerja.
“Kalau perjalanan dinas tidak menghasilkan perbaikan kebijakan, tidak ada laporan hasil kunjungan, dan tidak ada program lanjutan, maka itu hanya pemborosan yang menyakiti rakyat kecil,” tambah Risaldi.
Desakan ini juga didasari oleh hasil pantauan media sosial dan aktivitas publik para anggota DPRD. Aktivitas mereka dinilai lebih banyak menampilkan kegiatan non-substansial selama berada di luar daerah.
“Kita menyayangkan bahwa momentum kunjungan kerja ke luar daerah lebih banyak diisi dengan aktivitas seremonial dan konten medsos pribadi yang tidak relevan dengan fungsi representasi perwakilan rakyat maupun legislasi,” tegasnya.
Sebagai pemegang kendali utama anggaran, Bupati diminta menggunakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah secara bijak dan berani. Ini termasuk memangkas pos belanja perjalanan dinas DPRD Morotai yang dinilai tidak produktif.
“Sudah saatnya APBD Morotai benar-benar dikembalikan untuk rakyat, bukan untuk rutinitas elite,” tutup Risaldi.(red)
Editor : M. Bahrul Kurung
