Beritadetik.id – Puluhan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Aksi Rakyat Tertindas (Spartan) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pulau Morotai, Selasa (3/6/2025).
Mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai dan DPRD untuk menolak kebijakan Gubernur Maluku Utara terkait penetapan lokasi pelatihan militer di kawasan hutan lindung Morotai.
Aksi yang berlangsung damai ini diwarnai dengan atribut lengkap, mulai dari bendera Merah Putih, sound system, mobil pick up, hingga spanduk penolakan.
Koordinator aksi, Aril Baba, menyatakan kepada beritadetik.id di sela-sela unjuk rasa bahwa keputusan Gubernur Maluku Utara seharusnya telah dikoordinasikan dengan Pemda dan DPRD setempat.
“Bupati dan juga DPRD dalam rangka menetapkan layak atau tidak hutan Morotai itu dijadikan lokasi latihan militer,” ujarnya.
Menurut Aril, kajian yang dilakukan Spartan menunjukkan bahwa penetapan hutan Morotai sebagai lokasi latihan militer tidak tepat.
Ia menegaskan, “Karena di Morotai konflik agraria antara masyarakat dengan TNI-AU belum selesai, seharusnya problem ini yang harus diselesaikan dulu.”
Aril khawatir jika keputusan Gubernur tersebut diterapkan, maka akan memicu konflik sosial antara masyarakat dengan TNI-AU.
Lebih lanjut, Aril menyoroti dampak serius terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa aspek lingkungan akan berdampak pada ekosistem hutan lindung dan mengganggu habitat hewan serta aktivitas masyarakat petani setempat.
“Secara geografis Pulau Morotai itu lebih besar lautan daripada daratan dan penetapan ini bertentangan dengan geografis yang ada di Pulau Morotai,” pungkas Aril, menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak selaras dengan karakteristik geografis Morotai.(red)
Editor : M. Bahru Kurung
