Beritadetik.id – PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara dengan aktif berpartisipasi dalam Forum Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara.
Acara penting ini diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan dan lembaga filantropi.
Kehadiran NHM dalam forum ini diwakili oleh Salim Ahmad, Supervisor Sustainable Development (Susdev), dan Abdillah Albaar dari Kantor Perwakilan NHM di Ternate.
Partisipasi ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si., dan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari tim penyusun KLHS.
Diskusi berjalan konstruktif, dengan fokus pada identifikasi potensi kontribusi dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta para mitra pembangunan dalam mencapai TPB di wilayah Maluku Utara.
Salim Ahmad dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa NHM secara konsisten menerapkan prinsip Good Mining Practice dalam seluruh aktivitas operasionalnya.
“Komitmen kami tercermin dari berbagai pencapaian, termasuk penghargaan Proper Hijau yang diraih NHM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024,” ujar Salim pada (27/5/2025).
Lebih lanjut, Salim menjelaskan bahwa NHM di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Haji Robert Nitiyudo secara aktif menjalankan berbagai program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta aksi-aksi filantropi.
Kegiatan tersebut mencakup program bedah rumah, pelayanan kesehatan untuk masyarakat Maluku Utara, bantuan darurat bencana, pembangunan sarana ibadah, hingga penyediaan ambulans bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.
“Kehadiran NHM dalam FGD ini merupakan wujud nyata sinergi sektor swasta dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan inklusif di Provinsi Maluku Utara,” pungkasnya.(mik/red)
