Beritadetik.id – Bupati Rusli Sibua, mengusulkan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Morotai, Maluku Utara.
Usulan ini disampaikan dalam audiensi dengan rombongan Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Maluku Utara Budi Argap Situngkir, serta Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Maluku Utara Said Mahdar, di Ruang Rapat Bupati Pulau Morotai, Senin 26 Mei 2025.
Menurut Bupati Rusli Sibua, kehadiran Lapas di Morotai akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan UMKM lokal.
“Akan ada mobilisasi pegawai yang tinggal di Morotai, dan kunjungan rutin keluarga warga binaan akan ikut menggerakkan ekonomi,” jelas Bupati.
Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai berkomitmen penuh terhadap usulan ini. Bupati bahkan menyatakan kesediaan untuk menyediakan lahan hingga 10 hektar sesuai kebutuhan pembangunan Lapas. Saat ini, Pemda Morotai telah menyiapkan lahan seluas 3,9 hektar yang bersertifikat dan siap dihibahkan.
“Dulu saat saya menjabat Bupati, banyak lahan yang kami bebaskan untuk instansi-instansi vertikal seperti TNI, dan kami siap membebaskan lahan lagi untuk kebutuhan pembangunan Lapas,” tegas Bupati.
Dukungan terhadap pembangunan Lapas ini juga datang dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai, Sulaiman Basri. Ia menegaskan bahwa pembangunan Lapas di Morotai adalah sebuah kebutuhan dan Pemda siap membebaskan lahan.
Sulaiman juga menambahkan bahwa Morotai memiliki ketersediaan air yang memadai untuk operasional Lapas.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyambut baik dan akan segera menindaklanjutinya ke Kementerian Pusat.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa pembangunan Lapas saat ini mengikuti standar nasional, di mana fasilitas pembinaan juga harus tersedia di dalamnya.
“Pembangunan Lapas sekarang mengikuti standar nasional, di mana gedung Lapas harus dilengkapi dengan fasilitas untuk masyarakat binaan, sehingga kita dapat membina warga binaan melalui kegiatan positif seperti di bidang pertanian. Untuk itu, kita juga butuh ketersediaan air yang memadai,” ungkap perwakilan kementerian.
Mereka juga menyatakan kesediaan untuk segera mengusulkan pembangunan Lapas di Morotai ke pemerintah pusat setelah mendengar komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan lahan.
Selain usulan pembangunan Lapas, audiensi tersebut juga membahas sejumlah isu penting lainnya, termasuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, pendampingan notaris dalam pembentukan koperasi merah putih, serta bantuan hukum bagi masyarakat.(*)
