Beritadetik.id – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rusli Sibua, dan Wakil Bupati, Rio Cristian Pawane, menunjukkan respons positif terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh nelayan tuna terkait permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, keberadaan kapal asing pencuri ikan, serta upaya menstabilkan harga ikan tuna di wilayah Morotai.
Penerimaan tuntutan ini terjadi setelah aksi unjuk rasa dan audiensi antara perwakilan nelayan dengan Bupati dan Wakil Bupati, yang didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (29/04/2025).
Menanggapi keluhan terkait penyaluran BBM bersubsidi, Bupati Rusli Sibua mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengar adanya indikasi diskriminasi dalam pembagiannya.
“Kalau tidak salah saya mendengar ada salah satu Kabid tangkap DKP yang menangani BBM subsidi nelayan, itu yang kemudian dia membagi minyak ada yang banyak ada juga yang kurang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya persaingan antar pembeli yang diduga mempengaruhi alokasi BBM.
“Kita akan perbaiki supaya kedepan akan lebih bagus, jadi Kadis DKP harus bagi rata jangan sampai ada yang di nomor satukan dan ada yang di momor duakan,” tegas Bupati.
Selain masalah BBM, Bupati Rusli Sibua juga menyampaikan langkah konkret terkait kendala labuh kapal pengangkut ikan tuna. Ia dengan jujur telah meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, untuk mengalihkan fungsi dermaga Bere-bere yang saat ini milik Kementerian Perhubungan menjadi dermaga perikanan.
“Alih fungsi dermaga Bere-bere milik Kementerian Perhubungan itu ke Kementerian Perikanan, kalau itu terealisasi maka kapal-kapal pembeli ikan tuna bisa berlabuh di situ,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa status dermaga yang bukan milik Kementerian KP menjadi penghalang saat ini.
“Sekarang kita tidak bisa lakukan itu karena belum ada dermaga, jadi kita pun sangat berkepentingan dengan dermaga itu supaya bisa menjawab kepentingan nelayan dan menambah PAD kita,” tuturnya.
Pemerintah daerah pun berharap agar pembangunan dermaga perikanan beserta fasilitas pendukungnya dapat segera direalisasikan oleh Kementerian KP.
Di akhir pertemuan, Bupati Rusli Sibua menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi sektor perikanan dan mewujudkan aspirasi para nelayan.
“Sekali lagi saya sampaikan kepada para nelayan bahwa kita ini baru memulai bekerja mulai berbenah,” terangnya. Bahkan, ia memberikan peringatan keras kepada Kepala Dinas Perikanan terkait perbaikan kinerja dalam seratus hari kerja.
“Saya malah kasi warning ke Kepal Dinas Perikanan, seratus hari kerja tidak ada perbaikan di ganti,” pungkasnya.
Adapun tuntutan lengkap yang disampaikan oleh nelayan tuna Morotai meliputi: perbaikan mekanisme distribusi BBM subsidi yang lebih transparan dan adil, penghentian operasi kapal Pakura di perairan Morotai, pemberian bantuan hukum bagi nelayan yang terlibat konflik wilayah tangkap, perbaikan dan pengaktifan kembali pabrik es yang mangkrak, serta stabilisasi harga ikan tuna di Pulau Morotai.(ul)
Editor: M. Bahru Kurung
