BP2RD Ternate Terima Kunker DPRD Halut, Ini yang Dibahas 

BP2RD Kota Ternate saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Halmahera Utara, Rabu (12/3/2025).
BP2RD Kota Ternate saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Halmahera Utara, Rabu (12/3/2025).

Beritadetik.id – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Maluku Utara menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Halmahera Utara, Rabu (12/3/2025).

Dalam kunjungan ini, Kepala Kepala BP2RD Kota Ternate, Jufri Ali bersama Jajaran BP2RD Ternate menyambut dengan hangat kunjungan para wakil rakyat tersebut.

Adapun konsultasi ini dilakukan, karena Kota Ternate disebut-sebut harus menjadi contoh untuk kabupaten lain di Maluku Utara soal pengelolaan pajak dan retribusi.

Bacaan Lainnya

“Kalau kita lihat di Maluku Utara, setelah Tobelo itu ada Ternate, di mana Kota ini dari sektor pengelolaan retribusi dan pajak itu cukup baik,”ucap Sekertaris Komisi II DPRD Halmahera Utara, Karwanto Oktofianus Hohakay.

“Karena saya rasa di Maluku Utara ini yang sukses adalah Kota Ternate, terlebih dari Kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan konsultasi ke sini” tambahnya.

Lanjut dia, dari hasil konsultasi tersebut, melahirkan banyak hal, yakni terkait dengan pengumpulan pajak dan retribusi dengan kiat-kiat yang khusus

“Yakni pengelolaan di sektor jasa seperti hotel, restoran, dan rumah makan. Kemudian dari sektor pungutan sampah dan lain-lain,”imbuhnya.

Ia pun menyampaikan banyak terima kasih karena telah disambut baik oleh pihak BP2RD Kota Ternate.

Terpisah, Jufri Ali Kepala BP2RD menyampaikan masukan kepada DPRD Halmahera Utara terkait dengan konsep peningkatan PAD diantaranya soal peningkatan SDM, sarana penunjang untuk peningkatan PAD di Halmahera Utara.

Kemudian, manejemen pengelolaan PAD, dan Pengelolaan reward and punishment pada PAD. “Dan saya lihat di Halmahera Utara itu dari sektor jasa juga sangat berpeluang, misalnya hotel, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Sehingga perlu didorong,”ujarnya.

Selain itu dari sektor pungutan juga harus dilakukan dari hulu ke hilir, dan harus ditopang dengan dana. Dimana dana ini sangat penting jika berbicara soal peningkatan pengelolaan PAD.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD pengelolaan pajak di daerah dengan DPRD setempat.(ian/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *