Nakes Morotai Mogok Kerja, Pelayanan Kesehatan Terancam Lumpuh Total

Beritadetik.id – Para tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir Soekarno, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melakukan aksi mogok kerja sejak Senin (17/12).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Sebanyak 56 tenaga bidan dan perawat yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlibat dalam aksi mogok ini.

Bacaan Lainnya

Mereka menghentikan seluruh aktivitas pelayanan kesehatan di berbagai unit, mulai dari ruang rawat inap hingga laboratorium.

Akibatnya, pelayanan kesehatan di RSUD Ir Soekarno terganggu dan pasien mengalami kesulitan mendapatkan perawatan yang memadai.

Salah seorang perawat PNS mengungkapkan bahwa para perawat PNS kewalahan menangani lonjakan pasien akibat mogok kerja para nakes PPPK.

“Kami saling membantu di berbagai ruangan untuk menangani pasien darurat,” ujarnya.

Koordinasi aksi, Sunardi Idi, menegaskan bahwa para nakes akan terus melakukan mogok kerja hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Sekda, namun belum ada solusi yang pasti. Pihak Pemda baru berjanji akan membayar gaji kami pada tahun 2025,” ujarnya.

Sunardi menambahkan bahwa total gaji yang belum dibayarkan kepada 329 PPPK mencapai Rp 4,4 miliar.

Ia juga mengungkapkan bahwa para nakes telah melayangkan surat ke direktur rumah sakit, namun tidak mendapat tanggapan.

Direktur RSUD, dr. Intan Imelda Engelbert Tan, saat diwawancarai media Kamis, (19/12) mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit mengalami gangguan akibat aksi mogok yang telah berlangsung selama empat hari.

“Walaupun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar pelayanan tetap berjalan, namun adanya aksi mogok ini tentu saja menghambat kinerja kami,” ujar dr. Intan.

Salah satu dampak paling terasa adalah terganggunya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Akibat mogoknya tenaga kebidanan, pasien kebidanan terpaksa dialihkan ke ruang kebidanan.

“Kami tidak dapat menerima pasien kebidanan di IGD lagi hingga ada solusi atas permasalahan ini,” jelasnya.

Dr. Intan berharap agar para tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan kembali keputusan untuk mogok kerja.

“Sebagai seorang pemimpin, saya sangat mengimbau kepada seluruh pegawai untuk dapat berpikir secara kemanusiaan. Pasien adalah prioritas utama kita,” pungkasnya.(ul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *