Beritadetik.id – Pj. Bupati Morotai, Burnawan, mengkonfirmasi adanya temuan potensi korupsi di Pemda Morotai. Pernyataan ini disampaikan setelah Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
MCP yang mencakup 8 area penting, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan aset daerah, berhasil mengidentifikasi sejumlah indikator risiko korupsi.
“Hasil rapat koordinasi dengan KPK menunjukkan adanya sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti,”ujar Burnawan dalam wawancarai kediaman Bupati.
Ia pun telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memimpin rapat terbatas guna membahas solusi atas temuan tersebut.
Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah belum terintegrasinya manajemen ASN dan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang optimal.
“Rekomendasi KPK ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD,” tegas Burnawan.
Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah masalah serius dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil monitoring menunjukkan skor tata kelola hanya 53,17, jauh di bawah standar.
Berikut Poin Temuan Monitoring KPK :
- Koordinasi Lemah: OPD bekerja sendiri-sendiri, menghambat kinerja pemerintah.
- Aset Terbengkalai: Banyak aset seperti mall dan pasar tak terurus meski sudah dibangun 3 tahun.
- Pajak Tak Dipungut: Pajak hotel dan restoran tak dipungut dengan alasan Covid-19.
- Kebocoran Air Tinggi: Sistem PAM bocor hingga 70%, jauh di atas batas normal.
- ASN Tak Profesional: Manajemen ASN belum terintegrasi dan kinerja dinilai kurang baik.
Rekomendasi KPK :
- Meminta Pj Bupati Morotai untuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD.
- Meminta Perbaikan Tingkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah daerah Morotai dapat segera mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ul).
