Beritadetik.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali mewakili Pj. Bupati Burnawan, melakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan terhadap 81 Kepala Desa (Kades) dan BPD di Kabupaten Pulau Morotai.
Acara Pengukuhan tersebut dilaksanakan di gedung Islamic Center Pukul 9.30 WIT, area wisata religi Masjid Agung Baiturrahman, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, pada Jumat 28 Juni 2024.
Masa jabatan para Kepala Desa yang diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun tersebut mengacu pada perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Dalam sambutan Pj. Bupati mengatakan, pengukuhan 81 Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Pulau Morotai masa jabatan yang diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
“Perpanjangan masa jabatan tersebut berarti perpanjangan masa pengabdian, sepanjang itu para Kades memegang amanah dari semua masyarakat yang ada di Morotai,”ungkapnya.
Dikatakan, saat ini Desa menjadi semakin strategis dalam memainkan peran dan fungsi sebagai unjung tombak Pemerintahan. Tata kelola yang mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak.
“Dinamika pada masyarakat pun semakin aktif dan massif berpartisipatif kritis dalam segala aspek di lingkungan pemerintahan. Ini tantangan bagi kita untuk memberikan citra di Desa yang lebih baik demokratis dan berwawasan keadilan,”beber Bupati.
Memang harus kita akui menurutnya, bahwa ada kalanya dalam memutuskan sebuah kebijakan acap kali menimbulkan pro dan kontra.
“Untuk itu para Kepala Desa diharapkan menjalankan seni pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada ke publikan serta mematuhi amanah dan sumpah jabatan,”sambungnya.
Ia menambahkan, saat ini kita telah memasuki tahun politik. Ragam pandangan masyarakat dalam masa penjajakan dan pengenalan berbagai figur calon Kepala Daerah mulai tampak.
“Pemerintah Desa perlu hadir untuk menciptakan kondisi sosial-politik untuk kesuksesan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,”imbuhnya.
Kata Bupati, pemerintah Desa memiliki peran strategis untuk menjaga persepsi politik pada masyarakat. Ketika, terjadi perpecahan lantaran beda pilihan maupun pandangan politik.
Hadir dalam acara tersebut yakni, para Kepala Desa, BPD, Camat, pimpinan OPD, Basarnas, Kejaksaan, dan pimpinan TNI-Polri serta para ibu-ibu PKK.(ul).