JAKARTA, Beritadetik.id – Namanya kabinet progresif, Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB Formmalut) Jabodetabek periode 2022-2024 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina Organisasi Syamsul Rizal Hasdy.
Kegiatan ini di gelar pada Kamis, 8 September 2022 di D’Hotel Jakarta, Jalan Sultan Agung, Guntur Setiabudi Jakarta Selatan.
Pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) bertajuk “Militansi Kolaborasi Progresif PB Formmalut untuk Keadilan Pembangunan Maluku Utara” itu berlangsung dinamis.
Dalam laporan Panitia, Muhammad Irsan menyampaikan, meskipun dengan kemampuan terbatas, namun atas konstribusi dan kerja sama yang baik, pelantikan dan raker ini dapat terlaksana.
“Kegiatan ini bertujuan melantik pengurus yang selanjutnya akan merumuskan program kerja progresif, responsif dan solutif. Semoga ini menjadi panduan untuk berkonstribusi secara kongret,” pungkasnya.
Ketua Umum PB Formmalut, Hamdan Halil melalui keterangan resminya kepada media ini mengatakan, bahwa secara historis, PB Formmalut di bentuk untuk memupuk soliditas dan rasa kekeluargaan antar mahasiswa Maluku Utara.
“Lahirnya PB Formmalut lantaran dideklarasikan oleh Pengurus Asrama Mahasiswa Maluku Utara di Lenteng Agung Jakarta untuk mengisi kekosongan dikala itu, “sebutnya.
Dijelaskan, dalam perjalanan organisasi tersebut, awal mulanya melalui cikal bakal perjuangan Forum Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (Fpmmu) yang bertransisi menuju Pusat Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Ppammu).
“Dari situ, lalu hadirnya semangat solidaritas dan berinisiatif membentuk Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (PB Hipmmu), dan kini menjadi PB Formmalut Jabodetabek, “jelas Hamdan.
Hamdan dalam sambutanya yang berapi-api itu, memaparkan bahwa PB Formmalut sebagai Organisasi Mahasiswa, mesti ditegaskan eksistensinya dalam dinamika kemahasiswaan ditengah carut marutnya kebijakan nasional antar pusat dan daerah hari ini yang bersifat emergensi, salah satunya di Maluku Utara.
“Jadi harus mengambil peran sembari memaknai organisasi sebagai rumah bersama yang meniscayakan keberagaman tanpa sekat dan memiliki agenda besar yang harus diperjuangkan tanpa alasan, “tegas dia.
Ditambahkan, sebagai organisasi mahasiswa, PB Formmalut tidak boleh menjadi ruang berhimpun tanpa arah. Ia harus berani tampil menjadi lidah dan telinga bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berjuang atas nama keadilan pembangunan.
“Nyalakan api perlawanan, Maluku Utara memanggil,”cetusnya.
Oleh karenanya, sambung Hamdan, kembali menyentil adanya posisi Maluku Utara dalam kebijakan nasional, dengan adanya proyek strategis nasional di Maluku Utara tentu semua pihak memiliki atensi tersendiri, baik pemerintah pusat maupun korporasi nasional dan transnasional.
“Untuk itu, proteksi pengembangan sumber daya manusia menuju kemandirian pengelolaan sumber daya alam Maluku Utara yang berkeadilan adalah suatu keharusan kita untuk meprioritaskan perjuangan, “bebernya.
Hamdan, aktivis multi fungsi asal Halmahera ini dalam kesempatan itu pun laju menyalurkan konsep, bahwa kedepan perlu didorong pengembangan kualitas SDM kemasiswaan berupa integrasi data base mahasiswa Maluku Utara se Indonesia.
“Juga mengatur skema akses beasiswa, pengadaan perpustakaan dan laboratorium seni budaya Maluku Utara. Dan hal ini membutuhkan kolaborasi multi pihak, atensi Pemerintah Provinsi secara mutlak dipandang perlu, agar potret kebijakan pendidikan Maluku Utara tepat guna dan berdaya saing, “harapnya.
Selain Hamdan, Ketua Dewan Pembina Organisasi, Syamsul Rizal Hasdy dalam sambutanya menyampaikan, kehadiran organisasi yang berhaluan progresif sangat dibutuhkan untuk menjadi wadah intelektual untuk memproduksi mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.
Ia menjelaskan, Maluku Utara secara geostrategis ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan berada dalam posisi yang menentukan.
Itulah kenapa, kata Syamsul, Maluku Utara adalah poros penting dua kekuatan ekonomi besar yakni Cina dan Amerika.
“Halmahera saat ini telah dipusatkan sebagai medan oligarki secara merantai, bila pemimpin di daerah dan organisai mahasiswa kerap terbelenggu oleh situasi ini, maka sumber daya alam Maluku Utara dikuasai asing dan “aseng”, “pungkasnya.
Jadi, lanjut Syamsul, mahasiswa tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi harus berpikir maju dan responsif sebagai garda terdepan agar Maluku Utara dapat diperhitungkan dalam berbagai kebijakan nasional.
Senada dengan itu, Jaidi Abd. Gani mewakili Demisioner menitipkan PB Formmalut kepada Pengurus baru agar dapat mengemban tugas dan menjalankan roda organisasi sesuai kaidah.
Tak hanya itu, juga mendorong perlunya kepedulian Pemerintah Provinsi untuk memperhatikan nasib pendidikan di Maluku Utara.
“Selamat bertugas dan semoga amanah,”tutup Jaidi.
Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Organisasi, Syamsul Rizal Hasdy yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Kie Raha Indonesia (PKRI), Ketua Umum Maluku Utara Bersatu Reinto Sadou, Faisal Sangaji Wakil Babinsa Jakarta Selatan.
Kemudian, nampak antusiasme para pimpinan organisasi mahasiswa Nasional dan Daerah yang turut hadir meramaikan acara pelantikan.
Diantaranya, seperti Saiful Salim Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi), Heno Angkotasan Direktur Rumah Ide Demokrasi (RIDemokrasi), Guntur Abdurahman Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (Almulk).
Dan Para Ketua dan Pengurus Organisasi Mahasiswa Kabupaten/Kota se Maluku Utara di wilayah Jabodetabek serta beberapa Organisai Mahasiwa Maluku se Jabodetabek. *
Editor: Darmawan
