Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi membuka pendaftaran pemantau pemilu. Pembukaan itu ditandai dengan peluncuran meja layanan pemantau pemilu 2024.
“Meja layanan pemantau Pemilu 2024 penting untuk mempermudah komunikasi antara Bawaslu dengan pemantau pemilu yang merupakan mitra kerja strategis Bawaslu,”kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (11/6/2022).
Menurutnya, dengan adanya meja layanan, Bawaslu juga bermaksud membuka akses keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam memantau proses tahapan pemilu 2024.
Pembukaan pendaftaran pemantau pemilu diresmikan Bawaslu pada Jumat (10/6). Bagja mengatakan ada perbedaan pemantauan Pemilu 2024 dengan 2019. Menurutnya, pada 2019 banyak pendaftar yang mengalami kebingungan.
Bagja mengatakan pendaftaran terbuka untuk semua lembaga pemantau. Dia menyebut pada 2019 Bawaslu menerbitkan akreditasi pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum.
Jumlah tersebut menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pemantauan. Namun tantangan penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 semakin kompleks.
Hal itu karena, selain kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, instrumen serta modus pelanggaran juga kian variatif. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan.
Berikut syarat pendaftar pemantau Pemilu 2024:
1. Berbadan Hukum
Pendaftar pemantau pemilu harus berbadan hukum karena telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017, salah satu syarat pemantau dan berbadan hukum.
2. Netral, nonpartisan.
3. Independen.
Jika para pendaftar telah selesai diverifikasi dan syarat-syarat tersebut telah lengkap, Bawaslu baru akan memberikan akreditasi.
Bagja mengatakan setiap pendaftar datanya akan diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Kemudian nanti akan ada pengumuman terkait siapa saja yang memenuhi syarat.(**).
