Beritadetik.id – Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pulau Morotai, Afrizal Kharie, melontarkan kritik keras terkait proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai.
Afrizal menyoroti adanya dugaan tumpang tindih kepentingan, terutama terkait rekomendasi lahan seluas 1.125 hektar yang diminta oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk masuk dalam dokumen strategis tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Afrizal di sela-sela aksi demonstrasi bersama Aliansi Rakyat Tertindas pada Senin (4/5/2026). Ia mengungkapkan keresahannya terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai periode sebelumnya yang dinilai lamban dan tidak profesional dalam menangani sengketa lahan warga.
Afrizal menilai dokumen RTRW yang disusun saat ini terkesan dipaksakan dan tidak transparan. Menurutnya, partisipasi publik dalam penyusunan instrumen pembangunan ini sangat minim, sehingga muncul kecurigaan adanya upaya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu di atas hak masyarakat.
“Kami menduga pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak profesional. Ada rekomendasi dari Menteri Pertahanan agar dokumen RTRW disesuaikan dengan keinginan kementerian mereka. Padahal, RTRW seharusnya menjadi instrumen penting bagi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan,” tegas Afrizal.
HMI secara tegas menolak jika lahan seluas 1.125 hektar tersebut dimasukkan ke dalam peruntukan militer dalam RTRW tanpa mempertimbangkan hak milik masyarakat yang sudah ada di atasnya.
Persoalan ini kian mendesak mengingat dampak nyata yang dirasakan warga di lapangan. Afrizal membeberkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengadvokasi lebih dari 200 unit rumah warga yang lahannya bersengketa dengan pihak TNI-AU Lanud Leo Wattimena.
“Masalah ini harus menjadi atensi serius bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Pulau Morotai. Kami di aliansi akan terus memberikan tekanan agar problem sengketa ini segera diselesaikan dengan adil,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, HMI Pulau Morotai meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam melihat kondisi agraria di perbatasan utara Indonesia ini. Mereka mendesak agar tanah-tanah yang diduga direbut paksa segera dikembalikan kepada fungsi asalnya sebagai milik rakyat.
”Permintaan kami kepada Presiden Prabowo, kembalikan lahan masyarakat Morotai. Jangan hanya menjadikan daerah ini sebagai sentral militer semata, tetapi jadikanlah Morotai sebagai wilayah geostrategis ekonomi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Afrizal. (*)
