Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai melalui Fraksi Merah Putih secara resmi menyampaikan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (23/4/2026), fraksi tersebut menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
Anggota Fraksi Merah Putih, Rukri Hi Rauf, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ia menyoroti urgensi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar target pembangunan di Morotai dapat tercapai secara maksimal.
“Pemerintah daerah harus lebih transparan. Pelayanan masyarakat di sektor umum harus ditingkatkan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di pemukiman baru, sektor pertanian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat kecil,” ujar Rukri di sela-sela rapat.
Menyoroti belum tercapainya target pendapatan daerah pada tahun 2025, Fraksi Merah Putih mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rukri mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi tertinggi bagi pemerintah daerah.
”Pemerintah harus mentransformasikan tata kelola pemerintahan dengan mengaktualisasikan potensi sumber daya alam, keunggulan SDM, dan rekam jejak sejarah Morotai. Ini adalah modal utama untuk mewujudkan kabupaten yang lebih produktif dan mandiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rukri mendesak pemerintah untuk melakukan akselerasi transformasi ekonomi dengan menggeser paradigma sektor perdagangan dan industri pengolahan dari sistem konvensional padat karya menuju model modern yang padat modal, berbasis teknologi digital, dan inovatif.
“Morotai wajib diposisikan sebagai hub nasional bagi sektor pariwisata, jasa, pertanian, dan ekonomi kreatif yang inklusif. Langkah ini sangat penting guna menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru serta menekan angka pengangguran secara signifikan di Kabupaten Pulau Morotai,” tutupnya. (*)
