Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) ini menjadi momentum evaluasi krusial bagi perjalanan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, dinamika ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian. Ketegangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi internasional memberikan dampak domino terhadap kebijakan fiskal nasional yang berimbas langsung ke daerah.
“Kondisi ini berimbas pada dinamika transfer dana pusat dan kebijakan efisiensi anggaran yang sangat ketat. Kita harus jujur mengakui bahwa realitas fiskal saat ini memaksa kita untuk mengetatkan ikat pinggang,” ungkap Rio.
Meski demikian, Wabup menegaskan bahwa efisiensi jangan dipandang sebagai penghambat. Sebaliknya, hal tersebut adalah ujian bagi integritas dan kreativitas para pemangku kepentingan.
“Jika anggaran menyusut, maka sinergitas kita harus menguat. Jika dana terbatas, maka skala prioritas harus tajam dan menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas tanpa nilai tambah,” tegasnya.
Rio menjelaskan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menekankan bahwa mekanisme ini bukan sekadar formalitas atau ajang mencari kesalahan, melainkan ruang evaluasi untuk menemukan solusi pembangunan Morotai ke depan.
Ia juga meminta anggota legislatif untuk mencermati dokumen tersebut dengan teliti, sembari menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kooperatif dalam memberikan data yang transparan selama proses evaluasi berlangsung.
Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, menyampaikan apresiasinya atas penjelasan Wakil Bupati. Menurutnya, dokumen LKPJ yang diserahkan adalah potret nyata pengabdian dan tantangan yang dihadapi bersama selama setahun terakhir.
“Kami di DPRD mengapresiasi upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas di tengah kondisi fiskal yang sulit. Kami sependapat bahwa efisiensi adalah ruang bagi penajaman prioritas,” ujar Rizki.
DPRD berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dokumen tersebut melalui pembahasan di tingkat komisi dan fraksi secara objektif namun tetap konstruktif.
“Catatan dan rekomendasi yang akan lahir nanti adalah bentuk sinergitas untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari pusat kota hingga pelosok desa,” tambahnya.
Menutup rapat tersebut, Muhammad Rizki menitipkan tiga poin harapan utama bagi pemerintah daerah:
Peningkatan Kualitas Pelayanan: Evaluasi ini harus menjadi titik balik agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar “berbunyi” dan menyentuh masyarakat di desa, pesisir, hingga pulau-pulau kecil.
Sinergitas Eksekutif-Legislatif: Menghilangkan ego sektoral demi kepentingan rakyat. “Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi untuk urusan perut rakyat, kita harus berdiri di baris yang sama,” tegas Rizki.
Inovasi Perangkat Daerah: Meminta seluruh jajaran OPD untuk tetap semangat. Keterbatasan fiskal tidak boleh membatasi pengabdian, melainkan harus memicu terobosan baru yang lebih efisien.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ secara simbolis dari Wakil Bupati kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
**
