Beritadetik.id – Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur (SPMMT) bersama puluhan nelayan dari Morotai Timur menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Pulau Morotai pada Senin, 25 Agustus 2025.
Dalam aksinya, massa mendesak Bupati untuk segera mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop-UKM).
Desakan ini muncul karena kedua kepala dinas tersebut dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yang berujung pada penderitaan nelayan lokal.
Aksi yang dimulai pukul 11.15 WIT ini diwarnai dengan kehadiran sebuah truk yang dilengkapi sistem suara, spanduk, dan umbul-umbul bertuliskan “Tolak PT Nutrindo Nelayan Tuna Menggugat”.
Massa aksi menyoroti aktivitas ilegal PT Nutrindo yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah terlarang. Para nelayan juga mengeluhkan masuknya kapal-kapal Pakura milik PT Nutrindo yang seharusnya beroperasi pada jarak 60 mil, namun nyatanya terlihat beroperasi hanya pada jarak 5-12 mil dari bibir pantai. Aktivitas ini sangat mengancam mata pencaharian nelayan lokal.
Salah satu orator, Cilfan Djaguna, dalam orasinya mengungkapkan keluhan mendalam para nelayan.
“BBM subsidi nelayan sudah langka dan harga ikan anjlok justru membunuh nelayan Kabupaten Pulau Morotai,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pemerintah daerah yang hanya fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengabaikan nasib nelayan kecil.
“Nelayan tidak main-main untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diambil oleh penguasa di Morotai ini,” tegasnya.
Cilfan menambahkan, distribusi BBM nelayan sebanyak 20 ton per bulan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop-UKM dianggap tidak mencukupi kebutuhan para nelayan.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai di sini.
“Demonstrasi ini akan saya lakukan di Polda Maluku Utara dan juga KKP, yakin dan percaya saya tidak akan berhenti sampai di sini bahkan di hadapan Kapolri,” ungkapnya dengan suara lantang.
Dalam aksi tersebut, SPMMT dan nelayan mengajukan sepuluh tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, di antaranya:
– Menaikkan harga ikan.
– Menyelesaikan masalah kelangkaan BBM bersubsidi.
– Menertibkan kapal-kapal Pakura yang melanggar batas operasi.
– Menolak dan menghentikan seluruh aktivitas PT Nutrindo.
– Mencopot Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
– Mencopot Kepala Dinas Perindagkop-UKM.
– Mendesak Polda Maluku Utara menangkap mafia BBM.
– Menghentikan praktik illegal fishing.
– Menghadirkan pabrik es untuk membantu nelayan.
– Mendesak Polda Maluku Utara dan Pemda segera menghentikan aktivitas kapal Pakura.(*)
Editor : M. Bahrul Kurung
