Beritadetik.id – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (UP2K) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Maluku Utara terus bergerak mempercepat pemenuhan akses listrik khusus bagi masyarakat di lingkar tambang Harita Nickel, Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan.
Upaya ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam mewujudkan visi “Maluku Utara Terang”, khususnya di Desa Kawasi wilayah yang berada dalam kawasan industri pertambangan Harita Nikel.
Amrijal Augustua Simarmata Manager UP2K Maluku utara, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pihak perusahaan terkait perizinan pembangunan jaringan listrik, termasuk penanaman tiang di area konsesi industri.
“Untuk tahun ini ada 29 lokasi desa atau dusun yang akan dibangun jaringan listrik, salah satunya Desa Kawasi. Kami terus berkoordinasi dengan Gubernur dan Dinas ESDM karena ini bagian dari PSN yang juga mendorong peningkatan ekonomi desa,” ujarnya dalam pertemuan di ruang rapat UP2K Ternate, Kamis (26/3/2026).
Ia menambahkan, progres di lapangan mulai menunjukkan perkembangan setelah tim dari Dinas ESDM turun langsung melakukan pemetaan wilayah.
“Sudah ada progres. Kami akan segera menyurat ke pihak Harita untuk memulai pekerjaan fisik, karena material saat ini sedang dalam proses mobilisasi ke lokasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menjelaskan bahwa koordinasi ini telah dimulai sejak 5 Februari 2026 atas arahan Gubernur Maluku Utara. Fokus utama adalah mengatasi kendala teknis jaringan distribusi yang melintasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Harita Nikel.
Menurutnya, terdapat dua wilayah prioritas, yakni Desa Kawasi lama dan Desa Kawasi Baru (Ecovillage). Selama ini, kebutuhan listrik masyarakat masih disuplai oleh pihak perusahaan. Namun, pemerintah berupaya menghadirkan layanan listrik negara melalui jaringan PLN.
“Kami memberikan pemahaman kepada pihak Harita bahwa ini adalah pertemuan dua PSN, yakni sektor pertambangan dan kelistrikan. Tujuannya agar masyarakat tetap mendapatkan hak dasar atas listrik,” tegasnya.
Selain pembangunan jaringan, program ini juga disinergikan dengan Program Pasang Baru Listrik (PBL) serta program bantuan rumah tidak layak huni yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Ibu Gubernur sangat mendukung dan telah meminta dibuatkan surat dukungan resmi kepada PLN. Kami juga melakukan verifikasi faktual bersama Dinas Sosial untuk menentukan rumah tangga yang berhak menerima bantuan listrik gratis berdasarkan data desil,” jelasnya.
Meski membutuhkan ketelitian dalam proses validasi data, Suryanto menegaskan pihaknya akan mempercepat realisasi program demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang.(*).
