Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Predikat membanggakan ini menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018, menunjukkan konsistensi Pemkab Pulau Morotai dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate pada Rabu (28/5/2024).
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki, secara langsung menerima dokumen LHP tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea. Acara seremonial penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh ketiga pihak.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali, beserta sejumlah pimpinan OPD lainnya. Penyerahan dokumen LHP ini juga dilaksanakan bersamaan dengan seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara, dengan kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.
Dalam laporannya, Marius Sirumapea mengungkapkan bahwa sembilan Kabupaten/Kota di Maluku Utara berhasil menyabet predikat WTP. Hanya Kabupaten Pulau Taliabu yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
“Kami bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan pengawasan internal serta terus melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan eksternal,” tegasnya, menunjukkan komitmen kuat Pemkab Morotai untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.(rilis)
Editor : M. Bahru Kurung
