Beritadetik.id – Perairan Morotai kembali menjadi sorotan akibat maraknya praktik penangkapan ikan ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Minggu (29/12).
Fandi Djaguna, mantan anggota DPRD Morotai, mengungkapkan bahwa para pelaku illegal fishing, terutama dari Bitung, dengan modal besar telah menguasai wilayah perairan tersebut. Akibatnya, nelayan tradisional terdesak dan banyak yang banting stir ke sektor pertambangan demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Lambannya tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas praktik illegal fishing sangat memprihatinkan,” ujar Fandi.
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah serius dalam mengatasi masalah ini, maka nelayan tradisional berpotensi untuk tumbuh dan berkembang kembali.
Kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari praktik illegal fishing semakin besar mengingat letak geografis Morotai yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Hal ini membuka peluang bagi terjadinya ancaman keamanan maritim dan eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran.
“Penurunan drastis jumlah nelayan lokal akibat maraknya illegal fishing tidak hanya berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga pada perputaran ekonomi daerah,” tegas Fandi.
Ia menduga banyak hasil tangkapan ikan di Morotai yang dibawa keluar daerah secara ilegal.
Mantan anggota DPRD Morotai itu melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah daerah dan DPRD setempat. Karena maraknya praktik illegal fishing di perairan Morotai yang telah merugikan nelayan tradisional.
Menurut Fadli, DPRD dinilai pasif dan tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. “DPRD seperti orang buta di hutan rimba, tidak tahu arah,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan, dianggap acuh tak acuh terhadap masalah ini. “Mereka seperti orang tuli dan disabilitas,” ujarnya.
Akibat illegal fishing, pendapatan asli daerah (PAD) Morotai terancam menyusut. Ikan-ikan hasil tangkapan ilegal dibawa ke luar daerah, seperti Bitung, sehingga daerah lain yang diuntungkan.
Fadli mendesak agar pemerintah dan DPRD segera bertindak tegas untuk memberantas praktik ilegal fishing ini.
Ia juga menyoroti kinerja Polairud yang dinilai kurang maksimal dalam melakukan patroli laut. Ia meminta agar Polairud lebih proaktif dalam menindak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.
“Polairud Morotai mestinya rutin melaksana tugas dan tagung jawab secara intens melakukan patroli laut apalagi suda ada laporan nelayan dalam kasus ilegal fising ini menunjukan polairud tidak konsisten dan tidak peka terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.(ul)
