“Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah yang dalam data statistik angka kemiskinan dan masih tinggi, serta pendapatan per kapita masyarakat yang rendah Pemda Taliabu harusnya menggunakan belanja (spending) untuk hal-hal prioritas yang sesuai kebutuhan rakyat”.Nurdin Muhammad.
TERNATE | beritadetik.id – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Nurdin Muhammad menilai langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu melakukan pengadaan mobil dinas jenis Alphard adalah langkah yang tidak tepat.
“Pengadaan mobil dinas jenis Alphard, dalam pandangan saya adalah pemborosan dan tak masuk akal,”kata Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi, Unkhair Ternate, Nurdin Muhammad, Sabtu (13/2/2021).
Pengamat Ekonomi Maluku Utara itu berpendapat, pembelian mobil mewah yang diduga dilakukan Pemkab Pulau Taliabu, ini menunjukkan sangat rendah empati pemerintah Taliabu terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Apalagi ditengah negeri dilanda bencana non alam/Covid-19 yang ikut berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Taliabu dengan kategori sebagai daerah tertinggal mestinya prioritas alokasi anggaran daerah pada peningkatan infrastruktur dan perekonomian masyarakat. Ini justru sebaliknya, pejabat daerah hidup bermewah-mewah ditengah rakyatnya yang kesulitan ekonomi,”semprot Nurdin dengan kesal.
Tidak itu saja, Aktifis HMI itu menegaskan, Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah yang dalam data statistik angka kemiskinan dan masih tinggi, serta pendapatan per kapita masyarakat yang rendah Pemda Taliabu harusnya menggunakan belanja (spending) untuk hal-hal prioritas yang sesuai kebutuhan rakyat. “Mestinya mereka malu menggunakan uang rakyat dengan belanja hal-hal yang bukan prioritas,”tutur Nurdin.
Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 lalu membeli sebuah mobil mewah Merek Toyota Alphard.
Pembelian mobil mewah itu diduga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun kemarin yang disisipkan lewat pagu di Sekrertariat Daerah (Setda) Pemkab setempat.
Ironisnya, pembelian mobil tersebut yang disinyalir dilakukan sejak Tahun lalu, namun diketahui sampai saat ini aset mewah milik Pemda itu belum tiba di Kota Bobong, namun pembayaran pajak kendaraan itu terus dilakukan oleh Pemkab kepada pihak Samsat.
“Mobil mewah Merek Toyota Alphard milik Pemda Taliabu dalam catatan pajaknya baru terhitung 2020, dan terkait adminitrasi pembayaran pajak sudah dibayarkan oleh Pemkab Taliabu,”kata Kepala Samsat Kab.Taliabu Syahrudin Saere ketika dihubungi media ini, Sabtu (13/2/2021.
Syahrudin menyebutkan, pajak mobil AlpHard milik Pemkab tersebut sudah dilunasi hingga tahun 2021 akhir, dengan hitungan pajak pertahun ditetapkan sebesar Rp.9.124.500.
“Total pajak yang sudah dilunasi sampai dengan Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 106,625 Juta. Dari nominal pembayaran itu sekaligus untuk pembayaran pokok secara menyeluruh dengan surat-surat kendaraan yang ada,”ungkap Syahrudin.(awn/red).
