Beritadetik.id – Pemerintah Kota Ternate mulai mematangkan persiapan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026.
Sebelum masuk ke meja pembahasan DPRD, Pemerintah Kota Ternate terlebih dahulu akan menyamakan persepsi terkait postur dan arah perubahan anggaran bersama unsur pimpinan serta Badan Anggaran DPRD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan penyampaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 direncanakan berlangsung pada 18 September 2026. Namun, sebelum tahapan tersebut, Wali Kota Ternate akan lebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD dan Badan Anggaran.
Menurut Rizal, konsultasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah daerah dan DPRD memiliki gambaran yang sama mengenai postur APBD Perubahan 2026 sebelum memasuki tahapan penyampaian, pembahasan hingga pengesahan.
“Paling tidak gambarannya, kita ingin menyampaikan postur perubahan APBD itu seperti apa, sehingga nantinya dalam tahapan penyampaian, pembahasan sampai pengesahan bisa berjalan dengan baik,” kata Rizal, Senin (14/9/2026).
Di tengah persiapan APBD Perubahan, Pemkot Ternate juga mencatat perkembangan positif terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memasuki September 2026, realisasi pendapatan daerah disebut menunjukkan tren yang cukup baik.
Perkembangan tersebut bahkan mendapat perhatian Wali Kota Ternate yang memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas capaian pendapatan dalam apel pagi. Pemkot berharap realisasi PAD terus meningkat hingga akhir tahun, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah.
Meski demikian, penyusunan APBD Perubahan 2026 juga dihadapkan pada sejumlah kebutuhan belanja yang harus disesuaikan. Salah satunya berkaitan dengan meningkatnya biaya operasional sejumlah OPD, termasuk kebutuhan operasional kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
Melalui APBD Perubahan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja. Namun, Pemkot memastikan kebutuhan dasar serta belanja prioritas tetap menjadi perhatian utama.
Rizal menegaskan, hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan berbagai hak ASN lainnya akan tetap dijaga dalam penyusunan anggaran perubahan.
Selain itu, Pemkot Ternate juga berupaya memastikan kebutuhan minimum operasional seluruh OPD dapat terpenuhi hingga Desember 2026. Kebutuhan tersebut mencakup pembayaran listrik, air, alat tulis kantor hingga berbagai kebutuhan penunjang pelayanan pemerintahan.
Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, Pemkot Ternate kini berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
APBD Perubahan 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan yang berkembang, sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Pemkot Ternate pun berharap tren positif peningkatan PAD dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga seluruh kebutuhan prioritas dapat terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. (all/red).
