Beritadetik.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo kembali mendapat sorotan tajam. Ditengah meningkatnya pendapatan rumah sakit, kondisi pelayanan justru dinilai tidak membaik. Ketersediaan obat masih menjadi persoalan utama, memicu kritik keras dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, Maluku Utara, Dasril Hi. Usman.
Dasril, menilai penjelasan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel tidak hanya lemah, tetapi juga terkesan menutupi persoalan yang sebenarnya. Ia menyoroti adanya kontradiksi dalam penyampaian data anggaran.
“Di satu sisi berlindung pada pagu Rp 19 miliar, tapi di sisi lain mengakui adanya pelampauan pendapatan. Ini tidak transparan dan menggambarkan betapa buruknya perencanaan keuangan BLUD Rumah Sakit,” tegas Dasril. Minggu (12/4/2026).
Lebih lanjut, Dasril, yang juga merupakan lulusan magister ilmu kebijakan publik ini mengungkap bahwa anggaran Rp4 miliar yang diklaim untuk obat, ternyata tidak murni dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Anggaran itu menurut Dasril, disebut telah dicampur dengan belanja oksigen dan bahan medis habis pakai (BMHP), sehingga porsi riil untuk obat jauh lebih kecil.
“Ini menjelaskan kenapa pasien masih harus beli obat di luar?Bahkan pasien BPJS mengeluh tidak mendapat penggantian. Ini sudah sangat merugikan masyarakat,” cecarnya.
Ia juga menilai alasan klasik terkait klaim BPJS yang dilakukan bertahap tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Menurutnya, persoalan tersebut adalah masalah berulang yang seharusnya sudah diantisipasi oleh manajemen BLUD.
“Kalau tiap tahun alasannya sama, berarti pengelolaannya yang bermasalah,” timpalnya.
Tak hanya itu, Dasril juga mengungkap dugaan penyimpangan prioritas anggaran. Ia menyebut bahwa fleksibilitas anggaran BLUD yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti obat, justru digunakan untuk belanja lain.
“Anggaran bisa digeser ke obat, tapi malah dimaksimalkan untuk belanja lain. Ini menunjukkan ada kepentingan lain yang diutamakan dibanding pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah persoalan ini secara menyeluruh. Pansus dinilai penting sebagai ruang diskusi sekaligus investigasi terhadap dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Jailolo.
“Pansus harus jadi pintu masuk untuk menguliti RBA secara transparan, membuka semua angka, dan memastikan ke mana sebenarnya anggaran dialirkan,” jelasnya.
Ketua PAN Halbar ini menegaskan, DPRD akan mendesak pimpinan agar segera menggelar rapat paripurna pembentukan pansus sesuai keputusan lembaga.
“Kami di DPRD akan terus menyuarakan ini dan mendesak agar paripurna pansus segera dilaksanakan. Persoalan rumah sakit harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Dasril menyampaikan kritik paling keras. Ia menilai persoalan ini tidak lagi sekadar masalah administrasi atau klarifikasi, melainkan sudah menyentuh aspek kemanusiaan.
“Publik tidak butuh narasi normatif. Publik butuh angka riil dan pertanggungjawaban. Kalau benar pasien terus dirugikan, obat langka padahal anggaran ada, maka ini bukan lagi soal kelalaian. Ini bisa masuk kategori kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.(pte/red).
