Beritadetik.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI), Distrik Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (15/09).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera menetapkan harga standar untuk rumput laut. Massa membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan “Bupati Segera Tetapkan Harga Rumput Laut di Pulau Morotai” sebagai wujud protes.
Sempat terjadi gesekan kecil dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) saat massa berusaha menerobos masuk ke dalam halaman kantor Bupati.
Orator aksi, Jaim Gafur, mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, rumput laut telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Desa Galo-galo.
Penghasilan dari budidaya ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Namun, nilai jual yang sangat rendah kini membuat para petani kecewa.
“Bayangkan, pagi sebelum matahari menyingsing, para petani sudah berjuang merawat rumput laut hingga matahari terbenam. Tetapi harga jualnya sangat jauh dari harapan,” ujar Jaim.
Saat ini, harga rumput laut di Pulau Morotai hanya berkisar antara Rp11.000-Rp12.000 per kilogram, sementara di luar Maluku Utara harganya bisa mencapai Rp25.000 per kilogram.
Jaim menduga adanya permainan harga oleh investor yang merugikan petani. Oleh karena itu, SAMURAI mendesak Pemda dan DPRD untuk segera membuat peraturan bupati (perbup) dan peraturan daerah (perda) tentang penetapan harga rumput laut.
Selain tuntutan harga, SAMURAI juga menyampaikan beberapa tuntutan lain, yaitu:
– Dinas Pertanian segera mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan pupuk untuk petani holtikultura.
– Membangun dermaga nelayan permanen di Desa Usbar Pante dan Tiley Kusu.
– Menyelesaikan masalah jalan tani di enam kecamatan.
– Membangun jalan alternatif BBM permanen di Desa Waringin yang jauh dari kerumunan masyarakat.
– Bupati mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).(*)
Editor : M. Bahrul Kurung
