Beritadetik.id – Kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SD Negeri 8 Pulau Morotai, Min Djoge, menuai kritik tajam. Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, diminta segera turun tangan mengevaluasi jabatan tersebut lantaran sang kepala sekolah dinilai tidak disiplin dan kurang transparan dalam mengelola anggaran pendidikan.
Sejumlah guru di sekolah tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan keresahan mereka terhadap kepemimpinan Min Djoge selama setahun terakhir. Mereka menyebutkan bahwa perilaku tidak disiplin ini berdampak sistemik pada administrasi sekolah.
“Semenjak menjabat sebagai Plt Kepsek setahun lalu hingga sekarang, beliau jarang sekali masuk sekolah. Selain itu, tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ungkap para guru kepada media, Kamis (09/04/2026).
Tak hanya soal kehadiran, masalah status jabatan sang Plt Kepsek juga dituding menjadi penghambat karir para guru. Rekomendasi kenaikan pangkat yang seharusnya menjadi hak guru sulit diproses karena masalah administratif pada jabatan kepala sekolah.
“Kami kesulitan mengurus kenaikan pangkat. Rekomendasi dari Kepsek tidak bisa digunakan karena jabatannya bermasalah. Akibatnya, urusan kepegawaian kami mandek,” keluh mereka.
Para tenaga pendidik ini sangat menyayangkan sikap pimpinan yang seharusnya menjadi teladan namun justru menunjukkan contoh yang buruk. Mereka berharap adanya tindakan tegas dari orang nomor satu di Pulau Morotai tersebut.
“Sebagai pemimpin, seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah malas ke sekolah. Kami berharap Pak Bupati dapat mengevaluasi, atau bila perlu, segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya,” tegas para guru.
Menanggapi polemik tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Ansar Tibu, menyatakan akan segera mengambil langkah kroscek di lapangan. Ia tidak ingin gegabah mengambil keputusan hanya berdasarkan laporan lisan.
“Saya akan perintahkan staf untuk turun langsung ke sekolah guna memastikan apakah informasi ini benar atau tidak. Jangan sampai hanya sekadar laporan tanpa bukti,” ujar Ansar saat dikonfirmasi terpisah.
Meski demikian, Ansar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi jika ditemukan pelanggaran berat dalam pemeriksaan nanti. Sanksi tegas telah menanti sesuai dengan regulasi yang berlaku.
”Jika hasil pemeriksaan terbukti ada pelanggaran, pasti akan ditindaklanjuti. Apakah itu berupa teguran atau sanksi lainnya, kita akan lihat aturan yang berlaku. Kalau pelanggaran berat, tentu ada konsekuensinya,” pungkasnya.
**
