Beritadetik.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Utara menggelar aksi demonstrasi besar di depan Mapolres Halmahera Utara pada Jumat (13/02/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap aktivitas eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh PT Star Energy Geothermal Indonesia di kawasan Gunung Hamiding.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dua persoalan mendasar yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Pertama, ketidakjelasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hingga kini belum bisa diakses secara memadai oleh publik maupun masyarakat pemilik hak ulayat.
Kedua, massa menuntut kepastian pembayaran lahan masyarakat adat seluas dua hektar yang telah digunakan sebagai titik pengeboran. Menurut orator, kewajiban pembayaran ini merupakan mandat dari kesepakatan yang dibuat pada 13 Mei 2024 di Keraton Kesultanan Ternate, yang turut disaksikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Ketua KNPI Halmahera Utara, Rofindri Djinimangal, dalam orasinya menegaskan bahwa tindakan perusahaan dan minimnya transparansi adalah bentuk pengingkaran komitmen.
“Ketika dokumen AMDAL tidak dibuka secara transparan dan pembayaran lahan masyarakat adat belum diselesaikan sesuai kesepakatan, itu bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi yang menjamin hak masyarakat adat serta hak atas lingkungan yang sehat,” tegas Rofindri.
Rofindri menambahkan bahwa lahan seluas dua hektar tersebut sudah digunakan untuk aktivitas eksplorasi, namun pemilik lahan belum menerima hak finansial yang dijanjikan. Ia khawatir ketidakadilan ini akan memicu konflik sosial yang lebih luas di kemudian hari.
Meskipun mendukung transisi energi hijau, KNPI menegaskan bahwa proyek strategis tidak boleh berdiri di atas pengabaian hak-hak masyarakat. Mereka mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM, untuk segera mengevaluasi menyeluruh proses eksplorasi di Gunung Hamiding.
Sebagai bentuk peringatan keras, KNPI mengancam akan melakukan pemboikotan total terhadap seluruh aktivitas PT Star Energy Geothermal Indonesia jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi secara konkret.
“Gerakan ini tidak akan berhenti hari ini. Kami akan memobilisasi massa yang lebih besar, bahkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta, untuk memastikan suara masyarakat adat didengar oleh pemerintah dan perusahaan,” pungkas Rofindri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Star Energy Geothermal Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan transparansi AMDAL maupun penyelesaian sengketa lahan tersebut.(mik/red)
