Beritadetik.id – Pemerhati Demokrasi Desa di Pulau Morotai, Aril Baba, menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa (Kades) dan perangkat desa dalam politik praktis Pilkada Morota, Selasa 29 Oktober 2024.
Ia khawatir tindakan ini dapat memicu konflik kepentingan dan memecah belah masyarakat desa.
“Aturan sudah jelas melarang kades dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis,” tegas Aril. Namun, sejumlah oknum di Morotai diduga melanggar aturan ini.
Aril menjelaskan, keterlibatan kades dalam politik dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. “Kades seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aril juga menyoroti dugaan intimidasi yang dilakukan kades terhadap perangkat desa yang tidak sejalan dengan pilihan politiknya.
“Ancaman pemecatan seringkali digunakan untuk memaksa perangkat desa mengikuti arahan kades,” ungkap Aril.
Ini sangat berbahaya, lanjut Aril. Kades seharusnya melindungi hak pilih warganya, bukan justru mengancamnya.
Aril meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi kinerja kades. “Jika ada kades yang menyalahgunakan wewenang, masyarakat harus berani melaporkannya,” imbuhnya.
Menurut Aril, dugaan keterlibatan kades dalam politik praktis juga mengarah pada potensi penyalahgunaan dana desa.
“Jabatan kades jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.(ul).
