Beritadetik.id – Berbagai kasus hukum di Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara dibahas lewat Dialog publik di Coffe Dokter Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kamis 16 Maret 2023.
Dialog dengan tema “Menakar Keadilan Hukum dalam Penegakan Hukum di Morotai” dilaksanakan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Pulau Morotai.
Tiga narasumber yang dihadirkan masing-masing dari Polres pulau Morotai, Kejaksaan negeri Morotai dan Akademisi Unipas Morotai.
Dalam dialog tersebut Kasatreskrim Muhammad Andi Kurniawan mewakili Polres mengungkapkan, kasus yang terjadi di pulau Morotai paling banyak adalah kasus penganiyaan.
“Kasus penganiyaan ini dalam tiga bulan terakhir tercatat sudah 10 kasus yang di laporkan,”kata Andi Kurniawan.
Tidak hanya kasus penganiyaan Andi Kurniawan menambahkan, ada juga yang lagi marak di Morotai sekarang ini kasus pencurian.
“Dimana Kasus pencurian itu rata-rata anak di bawa umur yang sering melakukan pencurian salah satu contoh berupa pencurian sepeda motor,”jelasnya.
Ia bahkan menaruh perhatian, apakah ini ada pengaruh pada lingkungannya ataukah didikan dari orang tua yang tidak menasehati sehingga kami juga sempat bingung ko bisa anak di bawa umur melakukan hal yang dilarang.
Selain itu, adapun kasus kekerasan atau pelecehan seksual anak di bawa umur yang disetubuhi oleh seorang kepala sekolah kepada muridnya sendiri.
Kepala sekolah itu yang harus membimbing dan menasehati muridnya malah berbalik melakukan hal yang tidak wajar dilakukannya.
Kasatreskrim Polres Morotai yang sedang menjelaskan itu sambil menunjukkan dua kasus pelecehan seksual kasus KDRT yang telah di tanganinya.
Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan pulau Morotai Julkurniawan Akbar SH memaparkan, Kejaksaan dalam melakukan tindak pidana hukum di Morotai.
“Perlu diketahui sebelum Kejari menindaki suatu Dugaan korupsi di dalam birokrasi pemerintahan ada satu instansi namanya inspektorat dalam mekanismenya terlebih dahulu mereka melakukan pemeriksaan,”ucapnya.
Akbar bilang, kalau memang ada perbuatan tindak pidananya maka harus itu ditindaklanjuti kadang menjadi kendala karena kasus tersebut belum sampai di tangan Kejaksaan sudah berhenti.
Menurutnya, banyak kasus korupsi di Morotai salah satunya yang terjadi di pemerintah desa Loumadoro pulau Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat belum terungkap.
Ia menjelaskan, kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah ditangani oleh pihaknya di tahun 2022 kemarin ada sekitar 6 perkara kemudian pihaknya juga telah mengeksekusi 6 terpidana.
Diantaranya, perkara TPU di desa Sangowo, perkara pidana di desa Sambiki dan dua perkara kantor perwakilan di Jakarta
Sementara Akademisi Unipas Morotai Sri Kaba yang juga sebagai pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menitik beratkan Perempuan Dimata hukum.
“Bicara permasalahan perempuan itu bicara objek yang sangat menarik dan memerlukan waktu lama serta tidak habis untuk dibahas,”ungkapnya.
Menurutnya, salah satunya budaya patriarki yang ada di lingkungan masyarakat kita sendiri melibatkan perempuan berada pada posisi yang paling tidak menyenangkan baik didalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara.
“Namu sesungguhnya perempuan dalam konteks agama itu telah menempatkan kodrat dan kedudukan perempuan yang paling tinggi dari pada kaum laki-laki,”bebernya.
Sri melanjutkan, tinggal bagaimana masyarakat dengan budaya patriarki bisa perlahan-lahan untuk dihilangkan.
Meskipun begitu undang-undang telah memberikan 30% keduanya tetapi kenyataannya dalam kehidupan perempuan masih tidak memiliki kedudukan yang diharapkan.
“Dalam undang-undang no 23 tahun 2004 juga menjelaskan dimana perempuan itu wajib dilindungi,”sambungnya.
Sri juga menegaskan bahwa perempuan itu tampa negara memberikan legitimasi pun ia sudah punya hak.(ul/red).
