JAILOLO, Beritadetik.id – Respon Bupati dan keterangan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, Novelheins Sakalaty terkait masalah modifikasi mobil dinas, mendapat komentar dari akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, M. Nofrizal Amir, Selasa (4/10/2022).
Pasalnya menurut M. Nofrizal Amir, respon Bupati dan keterangan Plt Kadinkes, jelas membingungkan publik, sebab informasi dari keduanya bertentangan dan terindikasi ada pihak yang berbohong.
“Pertentangan pernyataan Bupati dan Plt Kadinkes terhadap substansi masalah yang sama, menandakan ada pihak yang terindikasi sengaja berbohong. Sebab logisnya, tidak mungkin disaat bersamaan, keduanya benar, dan disaat bersamaan pula keduanya salah”, buka Nofrizal saat diwawancarai lewat sambungan telepon.
Nofrizal menambahkan, fenomena ini merupakan buah dari kegagalan komunikasi organisasi. Padahal, komunikasi organisasi di internal Pemda, sangat menentukan kualitas komunikasi publik pemerintah.
“Kegagalan komunikasi organisasi, akan berpengaruh pada komunikasi publik pemerintah. Makanya komunikasi dan informasi yang berasal dari Pemda, mesti dijaga kualitasnya. Sebab jika tidak, kredibilitas pemerintah yang akan jadi taruhannya. Tentu saja, pemda tidak ingin dilabeli oleh publik sebagai pembohong kan?” tanyanya.
Nofrizal melanjutkan, pertentangan informasi seperti ini, berpotensi melemahkan posisi pemerintah sebagai sumber kredibil dalam mendistribusikan informasi publik. Pelemahan tersebut, akibatnya dapat menghambat kebijakan yang hendak disosialisasikan ke masyarakat dan pembangunan yang sedang berjalan.
“Jangan dianggap, selama ini publik tidak mencermati komunikasi dan informasi yang berasal dari pemerintah daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi, beragam media komunikasi, dan kecepatan akses informasi, maka seyogyanya Pemda harus menjadi komunikator yang punya kredibilitas tinggi”, pungkas Nofrizal.
Nofrizal yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UMMU Ternate menambahkan, kredibilitas pemda hanya bisa dipertahankan, jika konsisten dan validitas informasi dapat dipertanggungjawabkan.
“Hal semacam janji dan ucapan dari Pemda, sering dipakai publik untuk memverifikasi sejauh mana konsistensi dan validitas informasi itu berlaku. Ketika telah berjanji akan tegas dan berbuat sesuatu ke publik, maka publik akan menagih itu”, tutupnya. (Bix).
