JAILOLO, Beritadetik.id – Sejumlah Aktifis yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, berunjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Barat, Senin (19/9).
Dalam aksi ini, massa menyoroti pinjaman dana Rp 208 Miliar di lingkungan Pemkab setempat.
Hakim, orator aksi menyampaikan masalah pinjaman dana tersebut harus dibahas secara matang oleh Pemda dan DPRD agar tidak menjadi beban daerah.
“Soal pinjaman dana ini harus dibahas terkait dengan pengunaannya, sehingga jelas bagi publik,”ujarnya.
Dikatakan Pemkab Halbar selama kurang lebih 8 tahun, hanya kerja membayar utang tanpa memberikan dampak infrastruktur yang maksimal kepada publik.
Dia menegaskan Pinjaman PEN selama ini Pemda berdalil untuk Pembangunan Infrastruktur, Jalan dan Jembatan serta pemukiman layak huni dan lain-lain, namun semua hanya slogan.
“PEN ini kepentingan Oligarki, bukan untuk proyek Infrastruktur publik,”bebernya.
Hakim Juga minta agar Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat untuk segera memeriksa pekerjaan yang bersumber dari dana PEN yang yang terancam gagal.(bix).
