Beritadetik.id – Gelombang protes warga kembali memanas di Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai. Aliansi Masyarakat Desa Sopi menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (17/12/2025).
Massa aksi menyoroti kebijakan pemerintah desa yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat, terutama terkait ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa yang diduga kuat menjadi sarang praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam orasinya, orator aksi yang akrab disapa Upex menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah langkah inisiatif warga untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa yang hanya menguntungkan segelintir penguasa.
Menurutnya, kondisi Desa Sopi saat ini sedang dikoyak oleh “duri kejahatan” birokrasi yang memicu rantai kemiskinan di tengah masyarakat.
“Kami bergerak untuk memperbaiki sistem yang hanya menguntungkan kekuasaan. Akibat kejahatan anggaran ini, kemiskinan marak terjadi di Desa Sopi. Aliran dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah dimanipulasi oleh oknum Kepala Desa yang tidak bermoral,” tegas Upex dalam orasinya.
Aliansi Masyarakat Desa Sopi mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera turun tangan menyelamatkan uang rakyat.
Mereka menyoroti pembangunan desa tahun 2025 yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dikucurkan. Salah satu poin krusial yang dipertanyakan adalah transparansi anggaran BUMDes yang dianggap “disulap” hingga tidak jelas arahnya.
Massa juga menuding Kepala Desa Sopi lebih asyik berbisnis menggunakan anggaran desa seolah-olah dana tersebut adalah milik pribadi.
“Semangat kita mengawal pembangunan telah dinodai oleh momok menakutkan bernama korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa janji memajukan desa hanyalah omong kosong,” tambah Upex.
Tak hanya Kepala Desa, massa aksi juga menuntut pencopotan Camat Morotai Jaya. Camat dinilai gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepemimpinan di wilayahnya.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun tak luput dari kritik karena dianggap mandul dan gagal mengawal penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN sesuai UU No. 6 Tahun 2014.
11 Tuntutan Utama Aliansi Masyarakat Desa Sopi:
1. Transparansi Anggaran: Mendesak Kades untuk terbuka soal anggaran kepada masyarakat.
2. Pecat Kades: Menuntut pencopotan Kepala Desa jika tidak mampu bekerja profesional.
3. Evaluasi BPD: Menilai BPD gagal total dalam mengawal Dana Desa.
4. Hentikan Oligarki: Mengutuk praktik pemerintahan desa yang bersifat oligarkis.
5. Kejelasan BUMDes: Mempertanyakan rincian aliran dana BUMDes.
6. Biaya Pemeliharaan: Menuntut penjelasan anggaran pemeliharaan motor dinas.
7. Kinerja Lingkungan: Kades dinilai abai terhadap kondisi lingkungan desa.
8. Audit Inspektorat: Mendesak Camat segera melaporkan masalah Desa Sopi ke Inspektorat.
9. Kegagalan Camat: Menyatakan Camat Morotai Jaya telah gagal menjalankan tugas.
10. Copot Camat: Menuntut pencopotan Camat dari jabatannya.
11. Kepemimpinan Wilayah: Menilai Camat tidak becus memimpin wilayah Kecamatan Morotai Jaya.
Aksi massa ini diakhiri dengan desakan agar Pemda dan Kejari segera memeriksa Kepala Desa Sopi atas indikasi penggelapan dana desa demi mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan.(red)
