JAILOLO, Beritadetik.id – Modifikasi mobil operasional dinas kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, rupanya membuat sebagian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), tak tinggal diam.
Pasalnya tindakan memodifikasi mobil dinas, tanpa uji tipe dan izin, merupakan pelanggaran terhadap aturan.
Hardi I. Hayyun, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Jum’at (23/9/2022) kepada Beritadetik.id, secara tajam mengkritik Bupati, bahwa orang yang paling bertanggungjawab terhadap hal ini adalah Bupati sendiri.
“Sebab Dinas strategis seperti Dinkes, diberikan kepercayaan pada orang yang kebanyakan mengukir peristiwa, bukan prestasi. Ini tentu anomali dari visi besar kita ber-Halmahera Barat, yakni Halbar Sehat”, sindirnya.
Menurut Hardi, tindakan konyol seperti ini, kemungkinan ada hubungannya dengan Plt Kadinkes. Tidak mungkin tidak melibatkan Plt Kadis Kesehatan.
“Yang memodifikasi mobil dinas itu, tentu orang yang punya kewenangan di dinas, dan itu bisa jadi Plt Kadinkes. Sebab sampai saat ini, klarifikasi belum dilakukan olehnya”, ungkap babang Adi, sapaan akrab Hardi.
Hardi melanjutkan, bahwa kasus modifikasi mobil dinas ini, bisa jadi hanya satu dari sekian banyak kasus yang ada. Hal ini perlu ditelusuri dan dibongkar kebenarannya.
“Artinya, kasus seperti ini, kemungkinan tidak hanya terjadi di dinas kesehatan, akan tetapi kemungkinan terjadi pula di instansi lain yang melibatkan pimpinan di instansi tersebut”cetusnya.
Ketua Fraksi Hanura ini menyinggung, bahwa sikap komisi III jelas, Kami akan segera agendakan RDP bersama Plt Kadinkes untuk menyoal mobil dinas yang dimodifikasi tersebut.
“Sikap Komisi III sudah jelas. Bahkan jika ditemukan ada unsur pidana, maka kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum”, tegas Babang.
Mantan Aktivis yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Ternate periode 2009-2010 ini, menyesalkan sikap Pemda yang masih ambigu dan cenderung pasif dalam menyikapi persoalan ini.
“Inspektorat sudah bersikap, tapi masih menunggu arahan Bupati. Sedangkan Bupati, sampai sejauh ini, belum secara resmi menunjukkan sikapnya seperti apa”, ucapnya.
Persoalan ini jika dibiarkan, maka menurut Hardi, akan menjadi preseden buruk dalam sejarah pemerintahan di Halmahera Barat. Dan orang yang paling bertanggungjawab ialah Bupati, James Uang.
“Ini tindakan yang tak bisa ditolerir. Bupati harus tegas dalam merespon kasus modifikasi mobil dinas ini. Sebab siapapun yang terlibat, siapapun yang bertanggungjawab, harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku”, tutup Babang. (Bix).