Ia menambahkan, laporan reses tersebut nantinya akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta penganggaran pada tahun berikutnya.
Memasuki masa persidangan pertama ini, Rizki mengingatkan rekan-rekan sesama legislator bahwa tantangan kelembagaan ke depan cukup berat. Masa sidang 2026–2027 menuntut energi, konsentrasi, dan komitmen tinggi karena dihadapkan pada berbagai agenda strategis yang memerlukan kerja sama kolektif.
Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan adalah pembahasan dan penetapan Ranperda tentang APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2027. Proses ini diawali dengan penyampaian Ranperda beserta nota keuangan kepala daerah.

Kendati demikian, Rizki mengakui bahwa pembahasan APBD kali ini masih dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan. Kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah menuntut pihak legislatif dan eksekutif untuk bersikap realistis, cermat, dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah.




















































































