Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memastikan akan segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di empat desa. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan definitif yang terjadi akibat berbagai kendala, mulai dari sengketa hukum hingga pengunduran diri perangkat desa.
Plt. Kepala DPMD Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengungkapkan bahwa tahapan pelaksanaan sudah mulai bergulir. Saat ini, tiga dari empat desa tersebut telah berhasil merampungkan pembentukan panitia pemilihan.
“Panitia sudah terbentuk di Desa Sambiki Baru, Desa Sabala, dan Desa Seseli Jaya. Kami akan segera melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis (Bimtek) terkait regulasi pelaksanaan Pilkades PAW ini,” ujar Muzakir saat memberikan keterangan di depan ruang Command Center Kantor Bupati, Selasa (5/5).
Latar Belakang Kekosongan Jabatan
Menurut Muzakir, kondisi di setiap desa memiliki penyebab yang berbeda-beda sehingga mengharuskan dilaksanakannya mekanisme PAW:
• Desa Seseli Jaya dan Desa Sabala: Mengalami sengketa pada periode sebelumnya.
• Desa Sambiki Baru: Kepala desa definitif meninggal dunia.
• Desa Tanjung Sale: Kepala desa mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mekanisme Pemilihan: Musyawarah, Bukan Coblos Langsung
Berbeda dengan Pilkades reguler, Muzakir menegaskan bahwa proses PAW tidak melibatkan pemungutan suara oleh seluruh warga desa. Pemilihan akan dilakukan melalui Musyawarah Desa yang representatif.
Unsur yang terlibat dalam musyawarah meliputi:
1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Tokoh Pemuda.
3. Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan.
4. Perwakilan dari masing-masing RT (maksimal 5 orang per RT).
“Karena wilayah kita tidak menggunakan sistem dusun, maka keterwakilan diambil langsung dari tiap RT untuk memastikan proses demokrasi tetap berjalan secara proporsional,” tambahnya.
Target Penyelesaian
DPMD Pulau Morotai menargetkan seluruh proses suksesi kepemimpinan di tingkat desa ini dapat rampung dalam waktu dekat guna menjaga stabilitas pelayanan publik di desa-desa tersebut.
”Kami terus menggenjot sosialisasi dan Bimtek. Target kami, bulan depan seluruh proses ini sudah tuntas dan kepala desa terpilih bisa segera dilantik,” pungkas Muzakir. (*)
