Beritadetik.id – Pemerintah Kota Ternate bekerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menertibkan aset pemerintah yang dikuasai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot setempat.
Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah Saleh mengatakan aset yang diduga dikuasai oleh sejumlah oknum ASN dan tak dikembalikan berupa bangunan gedung maupun kendaran roda empat atau roda dua.
“Langkah penertiban aset oleh Pemkot Ternate bersama KPK ini dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah,”katanya, Kamis (6/10/2022).
Dia menjelaskan sejauh ini aset berupa kendaraan roda empat sebanyak 10 unit dan roda dua sebanyak 61 unit yang dikuasai oleh mantan pejabat maupun pegawai yang sudah dimutasi.
Abdullah menyebutkan, waktu yang diberikan untuk dilakukan pengembalian aset dimaksud jatuh pada 12 Oktober 2022.
“Seluruh aset seperti kendaraan dan lainnya harus dikembalikan sebelum jatuh tempo, jika tidak konsekuensinya berat,”ucapnya.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi Wilayah 5, KPK, Dian Patria menyebutkan, kendaraan dinas roda empat yang belum dilakukan pengembalian ini berupa 61 R2 dan 10 R4.
“Sejauh ini dalam catatan kami ada R4 yang masih dalam penguasaan pejabat aktif yaitu staf di arsip, kepala dinas Damkar, DPM PTSP, Pertanian, Asisten Wali Kota Ternate dan mantan Wakil Wali Kota Ternate,”katanya.
Dikatakan, pada tanggal 12 Oktober 2022 pihaknya bakal turun untuk melakukan pengamanan aset di dinas setempat.
Disisi lain, sambung Dian, ada juga sejumlah aset berupa jalan yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat, dengan alasan anggaran terbatas.
Dia juga berharap kepada Pemkot agar membuat sertifikat pada lahan-lahan yang dianggap strategis atau wilayah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
“Bagi kita yang terpenting ada anggaran untuk daerah yang strategis atau nilai ekonomisnya tinggi,”tandasnya.(ian/red).
