Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).
Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, dalam pidatonya menegaskan bahwa rapat paripurna ini memiliki arti penting dan strategis. Menurutnya, agenda ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya sebagai bentuk evaluasi atas kinerja kepala daerah.
“LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan cerminan dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Di dalamnya memuat capaian program, realisasi anggaran, serta berbagai dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Rizki.
Ia menjelaskan bahwa proses ini didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Regulasi tersebut mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam fungsi pengawasan dan evaluasi, DPRD menyusun rekomendasi bukan bertujuan untuk mencari kekurangan semata. Sebaliknya, Rizki menyebut bahwa rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRD guna memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Karena sejatinya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya pada seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Rizki menambahkan bahwa dalam realitas di lapangan, masyarakat cenderung tidak fokus pada istilah-istilah teknokratis birokrasi. Baginya, indikator keberhasilan yang paling nyata dirasakan warga adalah kualitas infrastruktur, kecepatan pelayanan publik, serta peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi mereka. (*)
