Berdasarkan inventarisasi APEKSI, realisasi Program Pembentukan Perda (Propemperda) pada 2025 hanya mencapai 49,5 persen atau 51 dari 103 Raperda. Sementara hingga pertengahan November 2026, realisasinya turun menjadi sekitar 31,1 persen.
Untuk mengatasi itu, APEKSI mengusulkan enam pilar reformasi legislasi daerah. Meliputi sistem peringatan dini regulasi pusat, penyatuan standar harmonisasi, kepastian pendanaan atas kewenangan baru, penguatan kapasitas SDM perancang, peningkatan partisipasi publik, serta transparansi pembiayaan legislasi.
Politikus NasDem itu menyatakan APEKSI siap menjadi mitra strategis BULD DPD RI dan pemerintah pusat dalam mendorong pembenahan sistem legislasi daerah.

“Kami berharap reformasi legislasi ini dapat memperkuat otonomi daerah, sekaligus menghadirkan regulasi yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkasnya.
***






















































































