Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai.
Penyampaian dokumen anggaran tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Pulau Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, pada Rabu (23/9/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Rio menjelaskan bahwa langkah perubahan anggaran ini mengacu pada landasan hukum yang berlaku dalam tata kelola keuangan daerah.
“Sebagaimana kita pahami bersama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161, dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang memengaruhi proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah, dan pembiayaan daerah,” ungkap Rio.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini dirancang untuk mengomodasi berbagai penyesuaian regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang terbit setelah APBD Murni 2026 ditetapkan. Penyesuaian tersebut mencakup alokasi Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga pergeseran kebutuhan pendanaan program prioritas.
“Sebelum langkah perubahan ini diambil, telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2026 sebagai landasan utamanya,” tuturnya.
Dengan adanya perubahan ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih adaptif, dapat menjaga kesinambungan program prioritas, serta mendukung pencapaian target pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
8 Fokus Kebijakan Strategis
Guna menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan Provinsi Maluku Utara, Pemkab Pulau Morotai menetapkan delapan fokus kebijakan strategis, yaitu:
1. Memperkuat sektor industri pengolahan dan UMKM.
2. Mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian.
3. Mengembangkan infrastruktur ekonomi daerah.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Mendorong peningkatan investasi daerah.
6. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
7. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
Tantangan Fiskal dan Struktural
Meski telah memetakan program prioritas, Rio tidak menampik bahwa pelaksanaan Perubahan APBD 2026 masih diperhadapkan pada sejumlah tantangan strategis.
Di sektor fiskal, daerah dituntut untuk terus mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Selain itu, efisiensi belanja harus tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Percepatan pelaksanaan kegiatan sejak evaluasi semester pertama mutlak diperlukan demi mencapai target fisik maupun keuangan, di samping memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan inovasi pada sektor unggulan,” jelasnya.
Sementara di sektor struktural dan lingkungan, penanganan kemiskinan dan pengangguran akan terus dipacu lewat pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemkab juga mewaspadai ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Pemerintah daerah tetap sigap menghadapi ancaman variabilitas cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi guna menjaga ketahanan pangan serta melindungi produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi daerah,” pungkas Rio. (*)
