Beritadetik.id – Pemerintah Kota Ternate memastikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, di tengah rencana pemerintah melakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap sejumlah pos belanja daerah.
Rizal mengatakan, rasionalisasi anggaran tidak boleh mengganggu pemenuhan hak ASN. Pemerintah daerah akan memastikan kebutuhan untuk pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta hak ASN lainnya tetap diperhitungkan dalam postur APBD Perubahan.
“Yang berkaitan dengan hak-hak ASN, baik PNS maupun PPPK, tetap menjadi prioritas,” kata Rizal, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk ASN akan dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dilakukan agar hak ASN tetap dapat dipenuhi hingga akhir tahun anggaran.
Pemkot Ternate juga memastikan kebutuhan pembayaran hak ASN diperhitungkan sampai Desember 2026. Penyesuaian anggaran akan diarahkan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi tanpa mengganggu kebutuhan prioritas pemerintah daerah.
APBD Perubahan 2026 sendiri rencananya akan disampaikan kepada DPRD Kota Ternate pada 18 September mendatang. Setelah itu, dokumen tersebut akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD.
Dengan demikian, meski Pemkot Ternate melakukan rasionalisasi anggaran, pemenuhan hak ASN tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas untuk menjaga kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun.(all/red)
