Beritadetik.id – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pulau Morotai menghadapi kendala serius dalam mengakses anggaran tahun ini.
Masalah ini disebabkan oleh gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghambat proses keuangan dinas tersebut.
Kepala Disperkim Pulau Morotai, Jainudin Naba, menjelaskan bahwa saat ini proses pengajuan anggaran sedang diupayakan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kabag Bappeda Morotai sedang mengurus hal tersebut di Jakarta.
“Yang pasti pergeseran anggaran itu ada tahun ini kurang lebih Rp2 miliar, makanya saat ini yang tersisa itu kami belum tahu sisanya berapa,” ujar Jainudin kepada awak media di kantornya, Senin (26/5/2025).
Jainudin menambahkan, dokumen anggaran yang pasti baru akan keluar setelah Disperkim dapat mengakses SIPD dan pergeseran anggaran selesai.
Ia mencontohkan, tahun lalu ada anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan rumah ibadah sebesar Rp1 miliar yang kemudian mengalami pergeseran.
“Tahun kemarin itu kan ada anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bantuan rumah ibadah Rp1 miliar tapi kemudian ada pergeseran itu jadi makanya kami menunggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jainudin mengungkapkan bahwa dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Morotai, hanya Disperkim yang tidak bisa mengakses SIPD. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem keuangan pada SIPD.
“Karena dari semua OPD yang tidak bisa mengakses SIPD adalah Disperkim, karena ada perubahan sistem keuangan SIPD,” terangnya.(red)
Editor : M. Bahru Kurung
