Beritadetik.id – Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut Indonesia (ILMMA) memperkuat komitmennya dalam membangun kemandirian desa di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama yang tertuang dalam MoU Nomor: 020/KON/ILMMA-Morotai/X/2026 dan Nomor: 08/DPC-APDESI/PM/2026 tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ruang lingkupnya mencakup pelaksanaan kewenangan desa, penyusunan Peraturan Desa (Perdes), hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Direktur ILMMA, Cliff Marlessy, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari konsistensi pendampingan lembaganya di Pulau Morotai sejak 2017.
“Kerja sama ini bertujuan untuk penguatan desa-desa di Pulau Morotai. ILMMA sudah memulai sejak tahun 2017 dan kini sudah ada 40 desa yang memiliki peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi bersama APDESI, kami akan mempercepat kegiatan tersebut,” ujar Cliff saat diwawancarai di pelataran Kantor Camat Morotai Selatan.
Cliff memaparkan, fokus pendampingan terbagi menjadi dua agenda utama, yakni regulasi pengelolaan sumber daya alam dan penguatan kapasitas desa dalam mengelola aset di wilayahnya masing-masing. Melalui program ini, ILMMA mendorong masyarakat agar memanfaatkan alam secara bijak dan ramah lingkungan.
“Contohnya, agar masyarakat tidak membakar pohon sembarangan, dan jika memancing tidak menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan. Tujuannya agar alam tetap lestari, karena masyarakat kita masih sangat bergantung pada alam,” tegasnya.
Ia menambahkan, hubungan timbal balik antara manusia dan alam harus dijaga. “Alam membantu kita, dan kita juga harus menjaga alam supaya alam bisa memberikan manfaat yang lebih banyak bagi kehidupan kita,” imbuhnya.
Dalam kerja sama ini, APDESI akan memegang peran penting untuk menggerakkan partisipasi tingkat desa. Sebagai catatan, ILMMA sendiri merupakan organisasi internasional yang aktif menjalankan program di tujuh negara, dengan fokus di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku Utara.
Di sela-sela wawancara, Cliff Marlessy juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan di Pulau Morotai, khususnya terkait praktik penjualan tanah desa kepada investor asing yang menggunakan nama warga lokal atau sistem nomine.
Menurutnya, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat jangka panjang, mengingat Pulau Morotai merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang masuk dalam program prioritas pariwisata nasional.
“Tanah-tanah desa jangan sampai terlepas ke investor luar. Banyak tanah di Morotai dibeli oleh warga negara asing, tetapi menggunakan atas nama orang lokal. Kasihan orang lokal, nanti mereka tidak punya tanah lagi,” ungkap Cliff.
Ia menyarankan agar masyarakat tidak langsung menjual tanah mereka kepada pihak luar, melainkan menerapkan skema kerja sama yang aman bagi generasi mendatang.
“Harusnya tanah itu dikontrakkan kepada investor. Jadi, ketika masa kontrak selesai, tanah tetap menjadi milik masyarakat, bukan dijual,” tandasnya. (*)
