Menurut Remeo, sosialisasi mengenai status kawasan hutan lindung dan mekanisme perhutanan sosial penting dilakukan agar masyarakat memahami batas kawasan serta hak dan kewajiban dalam pengelolaannya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun warga, untuk menahan diri dan menjaga keamanan serta ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung.
“Dengan sinergi antara Pemda, DPRD, instansi kehutanan, dan masyarakat, persoalan lahan KM 19 diharapkan bisa diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik sosial,” pungkasnya.

***






















































































