“Kami berharap semua pihak menahan diri agar tidak memasang angka belanja berlebihan yang dapat memperlebar defisit dan mengganggu kestabilan keuangan daerah,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menegaskan beberapa prioritas yang tetap harus diakomodir, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, serta penggunaan produk lokal.
Secara internal, pemerintah daerah telah mengarahkan Tim Anggaran Pemda untuk menyusun belanja sesuai kemampuan riil pendapatan, guna menghindari penumpukan utang yang menjadi beban tahun berikutnya.

Disiplin anggaran ini juga ditujukan agar hak-hak ASN dan Pemerintah Desa dapat dibayarkan tepat waktu, yang diharapkan ikut mendorong perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi daerah.






















































































