Beritadetik.id – Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah (Perusda). Pemeriksaan ini dipastikan mencakup seluruh penggunaan anggaran selama enam tahun terakhir, mulai dari periode 2018 hingga 2023.
Ketua Tim Audit Khusus Inspektorat Pulau Morotai, Maria Sri Noviena, meluruskan anggapan bahwa pemeriksaan hanya fokus pada tahun-tahun awal. Ia menegaskan bahwa timnya sedang bekerja membedah seluruh laporan keuangan secara berkelanjutan.
“Yang diperiksa itu keseluruhan, bukan hanya 2018-2019. Tapi dari periode 2018 sampai 2023. Pemeriksaannya tetap berlanjut sampai laporannya final,” ungkap Maria kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
Saat ini, tim auditor masih melakukan pendalaman materi dengan meminta konfirmasi kepada berbagai pihak terkait, termasuk sektor pertokoan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Meski proses terus berjalan, Maria mengaku pihaknya belum bisa membeberkan hasil temuan karena proses validasi masih berlangsung.
Terkait pemanggilan saksi, Inspektorat menyatakan bahwa langkah tersebut masuk dalam agenda berikutnya. “Saksinya belum diperiksa, karena masih disusun nama-nama saksi yang mau dipanggil,” jelasnya.
Dugaan Kejanggalan Anggaran
Langkah audit investigatif ini diambil menyusul adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan Perusda. Fokus utama pemeriksaan mengarah pada:
• Kelengkapan Dokumen: Secara administrasi laporan keuangan tersedia, namun bukti pendukung dinilai tidak lengkap.
• Dana Penyertaan Modal: Aliran dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Perusda dinilai tidak memberikan hasil optimal.
• Operasional Lumpuh: Usaha yang dijalankan Perusda dilaporkan sudah tidak lagi beroperasi sejak tahun 2023.
Sebagai informasi awal, Inspektorat tengah mendalami secara khusus pengelolaan anggaran tahun 2018-2019 yang mencapai Rp1,3 miliar. Kendati demikian, Maria menekankan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya penyalahgunaan anggaran secara pasti sebelum hasil audit keluar secara resmi.
“Kalau soal dugaan (penyalahgunaan) itu yang belum diketahui. Kita masih cari dan melihat hasilnya nanti,” pungkasnya. (*)
