Beritadetik.id – Ratusan warga Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai meluapkan kekecewaan terhadap kepala desa (Kades) mereka, Norliks Moloku. Mereka menuntut agar Norliks segera dicopot dari jabatannya lantaran dinilai gagal memajukan desa selama lebih dari dua tahun kepemimpinannya.
Kemarahan warga dipicu oleh dugaan penyalahgunaan sejumlah anggaran desa yang mengakibatkan stagnannya pembangunan di Lifao.
“Selama dia jadi kades sampai sekarang itu desa sedikit pun tidak ada yang berubah padahal kan semua anggarannya ada,” ungkap seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (6/5/2025).
Tak hanya itu, Kades Norliks juga diduga melakukan praktik nepotisme dalam penyaluran bantuan desa. Ia dituding memprioritaskan keluarga dan kerabatnya untuk mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023. Bahkan, kakak kandung Kades yang juga merupakan perangkat desa, serta Kades Norliks sendiri, turut menerima bantuan yang seharusnya lebih layak diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.
“NM, kakak Norliks yang juga salah satu perangkat desa juga mendapatkan bantuan tersebut. NM juga adalah suami dari ketua BPD Lifao. Bukan hanya itu, bahkan kades Norliks juga mendapatkan bantuan itu yang mestinya lebih layak diberikan ke warga lainn yang lebih membutuhkan,” lanjut sumber tersebut.
Selain dugaan penyelewengan bantuan RTLH, sejumlah proyek desa tahun 2023 juga menjadi sorotan warga. Proyek pengadaan perahu fiber dengan anggaran lebih dari Rp100 juta hingga kini belum terealisasi.
“Ada juga program ketapang tahun 2023 itu pengadaan perahu fiber anggarannya 100 juta lebih tapi sampai sekarang perahunya belum ada. Dia cuma bilang kalau perahu itu masih dibuat. Terus juga anggaran penerangan jalan umum (PJU) dan air bersih tahun 2023 sekitar senilai Rp40 juta, sementara yang terpakai hanya sekitar Rp 10 juta sekian,” jelasnya.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lifao yang bergerak di bidang kelapa kopra juga disinyalir bermasalah, dengan pendapatan yang diduga tidak masuk ke kas Bumdes maupun desa.
“Kemarin torang dengar katanya dia sudah pengembalian sekitar Rp46 juta karena ada temuan sekitar Rp100 juta lebih,” terangnya.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan pemberhentian Kades Norliks, warga yang geram mengumpulkan 115 kartu tanda penduduk (KTP) dan menyerahkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
“Warga marah jadi dorang (mereka) kumpul 115 KTP di PMD untuk minta kades diberhentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lifao Norliks Moloku saat hendak dikonfirmasi di kantor desa sedang menjalani pemeriksaan oleh tim Audit Inspektorat Morotai. Ahab Sukusuku, salah satu perangkat Desa Lifao, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Iya sementara masih pemeriksaan dari Inspektorat yang salah satunya terkait RTLH. pemeriksaan itu sejak pagi pukul 10.00 WIT,” pungkasnya.(*)
Editor : M. Bahru Kurung
