“Pak Wali menginstruksikan untuk memproses ASN di beberapa OPD yang terlibat masalah hukum. Bagi ASN yang sudah mendapatkan putusan pengadilan (inkracht), diminta agar pemberian gaji mereka segera diberhentikan,” tegasnya.
Di bidang lingkungan, Tauhid juga meminta percepatan proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di lima kelurahan yang mewakili wilayah Ternate Selatan, Tengah, Utara, Barat dan Pulau.
Program tersebut melibatkan DLH, kecamatan, kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, LPM serta seluruh elemen masyarakat. Khusus lima kelurahan percontohan, retribusi sampah tidak lagi dipotong melalui tagihan PDAM karena pengelolaannya akan ditangani langsung oleh kelurahan bersama RT/RW.

Sementara itu, penataan Plaza menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) juga masuk dalam perhatian Wali Kota. Pemkot akan melepas sisa material Aluminum Composite Panel (ACP) di bagian luar bangunan karena berpotensi membahayakan keselamatan warga saat angin kencang.
Penataan Plaza dengan konsep industrial tersebut direncanakan didorong melalui penganggaran pada 2027.
Di sektor kesehatan, Tauhid meminta pembaruan data pelayanan kesehatan gratis melalui validasi data kemiskinan, khususnya warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis dapat terakomodasi secara tepat. Pungkas Rizal.(all/red)





















































































